TATURA SELATAN, MERCUSUAR– Terkait perlindungan tenaga kerja non ASN (Aparatur Sipil Negara) di 13 Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Sulteng telah berkomitmen dengan segera merealisasikan pada tahun 2017 mendatang. Merujuk pada surat edaran Gubernur Sulteng Nomor 560/694/DISNAKERTRANSDA tanggal 14 Oktober 2016, maka akan segera ditandatangani  perjanjian kerja sama dengan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Tidak hanya ASN, Pemerinah Daerah Kabupaten/Kota juga akan memberikan perlindungan kepada seluruh pegawai non PNS dalam hal ini honorer, Tenaga Kerja Sukarelawan (TKS) dan pekerja harian lepas, yang mengabdikan diri untuk Pemerintah, setiap daerah telah menganggarkan dengan iuran sekitar Rp.10.000/bulan/perorang dengan jumlah pekerja non ASN seluruh Kabupaten/kota sebanyak 5000, namun hanya sekitar 2500-3000 yang resmi menerima upah.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Palu, Zukarnaen Nasution, di sela-sela perayaan HUT BPJS Ketenagakerjaan yang ke-39, Senin (5/12/2016) mengatakan, berdasarkan Permendagri, Pemda mewajibkan seluruh tenaga kerjanya untuk masuk dalam jaminan ketenagakerjaan yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, tak terkecuali non ASN.

Adanya Permendagri tersebut, Pemda akan mulai menganggarkan tenga kerja di lingkungan pemerintah pada awal tahun 2017, yang akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahunan  Pemerintah se Kabupaten, saat ini yang telah pasti mengatakan kesiapanya berdasarkan pertemuan korinasi oprasional di setiap daerah yakni Kabupaten Donggala, Parimo. Toiltoli, Banggai, Sigi dan Buol .

“Karena sudah ada aturan,maka Pemda harus turut aturan, jadi ini sudah diwajibkan semua tenaga kerja untuk dijamin keamanan kerjanya,”ungkap Zukarnaen.

Mengenai sistemnya, tenaga kerja pemerintahan baik ASN dan non ASN, saat ini diberlakukan iuran 0,54 persen dari gaji pokok. Sementara bagi tenaga kerja non formal seperti tukang ojek, kuli angkut, kuli bangunan yang tidak memiliki majikan diberlakukan iuran 1,3 persen dari standar UMK.

“Untuk iuran yang akan dibebankan bagi PNS dan non PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintahan memang lebih kecil sebab nilai iuran BPJS yang akan dibayarkan disesuaikan dengan UMP/UMK didaerah masing-masing sehingga nilainya tidak sama. Seperti di Kabupaten Tolitoli, nilai iuranya hanya Rp.9.600/orng/bulan, namun dibanggai Rp.10.300/orang/bulan,”urainya.

Adapun program perlindungan yang akan diikui oleh para honorer yakni jaminan kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dimana hak yang diperoleh sama dengan pekerja formal maupun PNS lainya, yakni bila terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan non ASN itu dirawat dirumah sakit, maka yang bersangkutan akan mendapakan perawatan sampai pulih, dan bila terjadi kematian akibat kecelakaan kerja, maka ahli warisnya berhak menerima santunan 56 kali upah yang dilaporkan dari nilai UMK.

Namun jika hanya non ASN meninggal karena sakit bukan kecelakaan kerja , yang berhak diterima ahli waris  sebesar Rp.24 juta. Jadi, lanjut Zukarnaen, tidak hanya PNS yang harus mendapat jaminan ketenagerjaan, non PNS seperti tenaga honorer wajib diberikan jaminan keamanan dalam bekerja. Selain iu untuk pendaftaran non Asn ini diharapkan melalaui satu pintu yakni BKD masing-masing daerah, meskipun ada juga yang masih melalui SKPDnya, karena ini baru tahap dasar, maka sifatnya bertahap. ABS

Harian Mercusuar

View all posts