PALU, MERCUSUAR – Bupati Buol, dr Amirudin Rauf mengungkapkan bahwa seorang kepala daerah harus memiliki komitmen untuk mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya. Bukan malah mendahulukan kepentingan para investor yang merampas tanah-tanah rakyat.

Pernyataan ini ditegaskan dr Amirudin Rauf saat menjadi narasumber dalam Latihan Kader (LK) III atau Advent Training Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Gedung Nakertrans Jalan Banteng, belum lama ini.

“Saya menolak memberikan 10 ribu hektar lahan kepada investor, bukan karena saya menolak investasi atau menolak asing, tapi itu saya lakukan untuk menyelamatkan rakyat saya,” ujar dr Amirudin Rauf dihadapan para peserta Advent Training.

Dikatakan, seorang kepala daerah harus memiliki komitmen untuk kesejahteraan rakyat, memiliki pemikiran yang luas, serta ide dasar untuk pembangunan daerah. Karena itulah, maka seorang kepala daerah harus terus belajar agar dapat menyelesaikan semua problem–problem masyarakat dan yang paling penting hadir di tengah masyarakat dalam bentuk komitmen kesejahteraan.

Bupati mengatakan, apa yang dia lakukan itu merupakan upaya untuk menjinakkan kapitalisme yang dimotori para investor dengan modal besar hendak menguasai daerah melalui investasinya. Bupati yang sudah memasuki periode kedua menjabat ini menambahkan, dalam ilmu ekonomi ada dua teori yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  yakni teori ekonomi klasik yang dicetuskan John Adam Smith dan teori Keynes yang dicetuskan John Meynerd Keynes.

Menurut Bupati Buol ini, negara Indonesia tidak memiliki rumusan teori ekonomi yang jelas untuk dilaksanakan. Pada masa Soeharto berkuasa katanya, muncul istilah ekonomi Pancasila. Dalam praktiknya, Seoharto dikelilingi oleh para mafia Berkely yang mengatur perekonomian Indonesia. Para mafia Berkely ini berpendapat, Indonesia harus menciptakan banyak pengusaha yang handal agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan bisa membuat kesejahteraan masyarakat.

“Untuk mewujudkan cita – cita kesejahteraan itu, maka negara harus hadir dalam semua sendi– sendi kehidupan masyarakat. Sebab tidak ada orang yang mau hidup miskin, kalaupun banyak warga yang miskin, karena negara tidak hadir dalam kehidupan mereka,” tegasnya.

Yang terjadi justru sebaliknya, negara hadir ditengah kehidupan konglomerat dengan meberikan izin pengolahan lahan hingga ribuan hektar dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), sehingga akses rakyat untuk memanfaatkan lahan menjadi tertutup. Akhirnya, negara justru berkontribusi menciptakan jurang kemiskinan yang dalam masyarakat.

“Inilah yang saya lakukan di Kabupaten Buol dengan menolak para investor yang coba menguasai lahan hingga ratusan hektar. Sebagai bupati, saya coba masuk ke kehidupan rakyat dengan program Tahura atau tanah untuk rakyat. Melalui program ini, saya memberikan 10 ribu hektar tanah kepada rakyat, bukan konglomerat,” tandasnya. FUL

Harian Mercusuar

View all posts