PALU, MERCUSUAR – Sedikitnya terdapat sebelas aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, diberikan tanda jasa setya lencana dari Presiden Joko Widodo lewat keputusan nomor 54/TK/Tahun 2017, ditetapkan tanggal 7 Juni 2017.
Pemberian tanda jasa itu diserahkan oleh Gubernur Sulteng Longki Djanggola, yang diwakili Asisten III, Mulyono pada peringatan Hari Amal Bakti ke-72. Penyerahan tersebut didampingi Rektor IAIN Palu, Prof. Dr H Saggaf S. Pettalongi MPd, Rabu (3/1/2018).
Sebelas ASN tersebut adalah Muchlis pangkat pembina utama muda. Diberikan atas pengabdian 30 tahun. Kemudian, Muh. Jabir pangkat pembina, rektor kepala pada IAIN Palu dengan pengabdian 20 tahun. Rokhani, pangkat penata tingkat I, pengabdian 20 tahun. Mustaking, pangkat penata tingkat I pengabdian 10 tahun. Naima penata tingkat I pengabdian 10 tahun.
Selanjutnya Ahdar, pangkat penata pengabdian 10 tahun, nasaruddin, penata pengabdian 10 tahun. Andi Anirah, penata tingkat I pengabdian 10 tahun. Karmawati penata tingkat I pengabdian 10 tahun. Elya penata tingkat I pengabdian 10 tahun, Suharno pangkat penata pengabdian 10 tahun.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam sambutannya yang dibacakan oleh Rektor IAIN Prof Dr Saggaf S Pettalongi MPd menyatakan setiap diri aparatur Kementerian Agama melekat beberapa misi yang saling terkait. Misi itu antara lain mengayomi bangsa dengan bimbingan kehidupan beragama yang berkualitas, melebarkan akses pendidikan agama dan keagamaan yang bermutu, memberikan pelayanan keagamaan sesuai kebutuhan, serta menjaga kerukunan hidup antarumat beragama.
“Kita semua bekerja untuk melayani rakyat dengan menggunakan sarana dan anggaran yang merupakan hak rakyat,” katanya.
Oleh karena itu, fokus perhatian pemerintah jangan hanya sekedar menyerap anggaran secara maksimal setiap tahun. Penyerapan anggaran harus diselaraskan dengan kepentingan dan pada masa kekinian, tugas itu semakin berat tantangannya karena pemerintah menghadapi zaman yang cepat berubah. Saat ini pemerintah berada dalam lingkup masyarakat lebih luas yang meliputi warga global hingga generasi digital. Tuntutan publik terhadap pemerintah semakin tinggi, terbuka, dan spontan. Diperlukan sikap yang tepat dan cerdas dalam merespons tuntutan masyarakat terhadap Kementerian Agama. Kebutuhan masyarakat yang manfaatnya terasa
optimal.
Di sisi lain, pemerintah juga harus giat berinovasi agar lembaga terasa kekinian, jangan sampai dianggap seperti mesin tua yang usang.

“Karenanya, saya berharap tahun ini semua layanan di pusat dan daerah sudah dilakukan secara digital dan terintegrasi dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai implementasi e-government,” tandasnya. BOB/ANT

Harian Mercusuar

View all posts