PALU, MERCUSUAR – Puluhan orang yang mengatasnamakan lembaga organisasi kemasyarakatan Laskar Anti Korupsi (Laki) Perjuangan 45, pada Selasa (22/8/2017), turun kejalan melakukan unjukrasa mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng mengusut tuntas dugaan kasus korupsi puluhan miliar rupiah uang Negara di Kabupaten Morowali Utara (Morut).

Desakan itu ditujukan kepada Kepala Kajati, Sampe Tuah. Dalam orasinya, koordinator lapangan (Korlap), Amirudin Mahmud, menyampaikan banyaknya dugaan penyimpangan uang Negara pada rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada 2017 disinyalir diselewengkan oleh Bupati Morut, Aptripel Tumomor dan Ketua DPRD Morut, Sarifuddin Madjid.

“Kami meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi bapak Sampe Tuah untuk segera mengusut dugaan korupsi tersebut. Jika tidak diusut maka sebaiknya pak Kajati mundur dari jabatannya,” teriak Amirudin.

Menurutnya, dugaan penyimpangan oleh bupati dan ketua DPRD di Morut telah meresahkan masyarakat.

“Hal ini makin menambahkan deretan panjang dugaan korupsi yang ada di Morowali Utara. Ini sudah melanggar Undang–undang pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Maka melalui kesempatan ini tutur Amirudin, sebaiknya pihak Kejati dan Polda Sulteng menyikapi dengan serius kasus tersebut. Kejati diminta untuk segera terbuka kepada masyarakat ihwal dugaan menyelewengan APBD tersebut. Jika laporan mereka ini tidak ditindaklanjuti, maka independensi kedua lembaga hukum di daerah ini dipertanyakan. Amirudin juga mengingatkan jika desakan mereka tidak direspon oleh Kejati dan Polda, maka ia akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Agung di Jakarta. Dalam rilis Laki Perjuangan 45 menyebutkan dugan–dugaan penyelewengan APBD Morut yang belum direspon oleh pihak penegak hukum seperti, bergulirnya dokumen ABPD Morowali illegal sekitar Rp48 miliar tak mendapat respontif dari komisi yang punya kompetensi, dan Banggar DPRD untuk di bahas di di meja rakyat berdasarkan UU. Sebut saja pembanggunan Gedung DPRD yang baru, dimana  dari perencanaan anggaran yang disinyalir misterius, dana pembebasan lahan, APBD 2015 menunjukan Rp2, 6 miliar secara gelondongan yang bertolak belakang, dan APBD 2016 Rp15 miliar disinyalir anggaran siluman. “Olehnya kebisuan dan ketulian penguasa berakibat fatal atau kegagalan penyelesaian pembangunan, ibarat kasus mega Hambalang. Persoalan lain, 25 anggota DPRD termasuk pimpinannya,” bebernya.

Menurutnya, Ketua DPRD memiliki satu unit mobil yang diduga bersumber kebijakan haram. Uniknya kata dia, periode pertama Sarifuddin Madjid diduga sudah membelanjakan tiga unit mobil fortune dari APBD 2014, Pajero APBD 2015, sedangkan Jeep Robicon tanpa pembahasan parker di awal tahun. “Parahnya arogansi kebijakan dengan mengadakan mobil CRV dan dikendalikan secara pribadi oleh istri Sarifuddin Madjid tanpa disahkan DPRD,” bebernya.
Begitu tajamnya politik kekuasaan dan mulusnya praktik tersebut, menyeret nama Bupati Morut yang diduga bersekongkol menyulap uang rakyat dengan cara dibalik layar APBD 2016. Tak ketinggalan dengan perubahan APBD 2017. “Dugaan penyalahgunaan itu, tipikor kepolisian dan Kejati Sulteng melihat sebelah mata. Padahal unjuk rasa dan laporan gerakan mudah Morut telah bergulir di meja penyidikan setahun lalu, tapi hukum pun tak kunjung jadi panglima. Ini menjadi bom waktu buat pihak Polda dan Kejati Sulteng ketika memotret tahap pelaporan kasus,” ujarnya, blak-blakan.

Laskar Anti Korupsi mendesak Kapolda Sulteng segera bertindak secara hukum untuk menindaklanjuti laporan kegiatan gerakan pemudah Morut terkait dugaan penyalagunaan wewenang dan jabatan bupati dan ketua DPRD  Morut tentang RAPBD 2016 dan perubahnya. serta RABPD 2017 yang melawan hukum.
Usai orasi di depan Kantor Kejati, masa aksi melanjutkan aksinya di Depan Kantor Mapolda Sulteng. Perwakilan pendemo diterima Mapolda Sulteng guna mendengarkan penyampaian tuntutan mereka. BOB/HABLUN

Harian Mercusuar

View all posts