PALU, MERCUSUAR – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) Sulteng menggelar sosialisasi perumahan dan kawasan permukiman, khususnya kawasan kumuh di Kota Palu

Kegiatan ini diikuti sekitar 40 peserta dari kabupaten/kota selama 3 hari, 8 – 10 Agustus. Pada pembukaan kegiatan di salah satu hotel di Palu, Selasa (8/8/2017), turut hadir Kepala Dinas PKPP, Imam Algazali, Kepala Biro SDA dan Pembangunan, Yanmart Nainggolan, dan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Permukiman, Mustaba

Gubernur Sulteng, Longki Djanggola dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Plt Asisten Administrasi Umum, Faisal Mang, mengatakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman saat ini telah menerapkan pola terdesentralisasi, karena dinilai lebih cocok dan kontekstual dalam menyelesaikan masalah-masalah di daerah.

Masalah-masalah yang ia sebutkan antara lain angka kebutuhan rumah (backlog), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang masih tinggi dan luas kawasan kumuh yang masih cukup besar.

“Sebagai informasi luas kawasan kumuh di Sulteng masih sebesar 3.112 hektar, Rumah Tidak Layak Huni sebesar 164.294 unit dan angka backlog rumah sebesar 68.456 unit,” beber Faisal.

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang–undang  (UU) Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016, telah ditetapkan pembagian kewenangan dan langkah-langkah penataan serta peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.

Dengan pembagian itu, kewenangan pemerintah pusat jika luas kawasan kumuh diatas 15 hektar area, sementara luas 10 – 15 Ha menjadi kewenangan provinsi, dan kurang dari 10 Ha menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Disamping itu, Faisal juga mengingatkan setiap orang atau badan hukum supaya memiliki sertifikat keahlian dalam perancangan, perencanaan rumah dan sarana prasarana serta utilitas yang sejalan dengan PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelengaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Semoga saudara-saudara benar–benar memahami dan dapat melaksanakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman,” imbuhnya

Jika semua itu telah sesuai dengan ketentuan, maka akan terwujud hunian yang layak bagi masyarakat di Sulteng. BOB

Harian Mercusuar

View all posts