BANGGAI, MERCUSUAR – Penuntasan kasus kejahatan lingkungan, reklamasi pantai di Desa Koyoan, Kecamatan Nambo, menjadi salah satu kasus pertaruhan kredibilitas Polres Banggai di bawah kepemimpinan AKBP Benni Baehaki Rustandi. Kasus ini sempat dilidik oleh penyidik Polres, namun ‘macet’ tanpa alasan dan penjelasan.

Kasus reklamasi pantai Koyoan bermula dari keinginan PT Candra Adyalaksana membangun pelabuhan jetty sementara di Desa Koyoan, Kecamatan Nambo, Maret 2016 lalu. PT Candra Adyalaksana adalah kontraktor proyek pengembangan Bandara Syukuran Aminuddin Amir, Luwuk. Proyek pembangunan gedung terminal bandara ini, dibiayai dana APBN 2016 senilai Rp16 miliar.

PT Candra Adyalaksana bermaksud menjadikan pelabuhan jetty di Desa Koyoan sebagai sarana pendaratan peralatan dan material yang digunakan dalam pengerjaan proyek bandara. Sayangnya, aktivitas penimbunan laut tersebut dilakukan secara illegal alias tanpa dokumen izin sesuai ketentuan Undang-Undang dan peraturan.

Dalam kasus reklamasi Koyoan, PT Candra Adyalaksana diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Di awal Juni 2016 lalu, Kasat Reskrim Polres Banggai yang saat itu masih dijabat AKP Karel Paeh, menegaskan bahwa Polres Banggai mulai melakukan penyelidikan terhadap kasus reklamasi pantai Koyoan. Ia menyatakan, penyidik Polres Banggai telah memeriksa dan meminta keterangan sejumlah pihak, diantaranya dari jajaran Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Banggai, Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan (KUPP) Luwuk, serta pihak manajemen lapangan PT Candra Adyalaksana.

Kasus reklamasi pantai Koyoan ini pertama kali mencuat ke permukaan setelah akhir April 2016 lalu, sejumlah aktivis Luwuk yang tergabung dalam Gabungan Aktivis Mantailobo (GAM) mulai memprotes pembangunan pelabuhan Jetty sementara milik PT Candra Adyalaksana di Desa Koyoan, Kecamatan Nambo.

Setelah berpolemik beberapa pekan, masalah ini pun diadukan ke DPRD Kabupaten Banggai. Awal Mei 2016, para aktivis GAM mengadukan kasus reklamasi pantai Koyoan kepada DPRD Banggai. Pengaduan tersebut ditangani Komisi II DPRD Banggai. Dalam pertemuan dengan Komisi II DPRD, para aktivis GAM membeberkan bahwa aktivitas reklamasi di Koyoan yang dilakukan PT Candra Adyalaksana tidak dilengkapi dokumen UKL/UPL.

Dokumen UKL/UPL yang diklaim PT Candra Adyalaksana sebagai kontraktor proyek pengembangan Bandara Syukuran Aminudin Amir Bubuk Luwuk tersebut, sesungguhnya dokumen UKL/UPL untuk pekerjaan proyek pengembangan Bandara. Bukan dokumen UKL/UPL untuk melakukan reklamasi pantai atau pun pembuatan pelabuhan Jetty sementara di Desa Koyoan.

DPRD Banggai pun bereaksi. Komisi II DPRD memanggil seluruh instansi teknis terkait yang ada di jajaran Pemda Banggai. Dalam rapat dengar pendapat dewan tersebut terungkap bahwa tak satupun instansi teknis terkait memberi rekomendasi persetujuan atau izin apapun kepada PT Candra Adyalaksana untuk kegiatan reklamasi pantai di Koyoan.

Hanya Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan (KUPP) Luwuk yang sempat menerbitkan izin pelabuhan jetty sementara dan izin aktivitas bongkar muat pelabuhan bagi PT Candra Adyalaksana di Desa Koyoan. Belakangan, setelah polemik reklamasi Koyoan mencuat, KUPP Luwuk mencabut dua izin tersebut.

Sementara, pihak pengelola Bandara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk selaku pengendali proyek pengembangan bandara yang dikerjakan oleh PT Candra Adyalaksana, juga menolak bertanggung jawab terkait kasus reklamasi pantai Koyoan.

Menurut pihak pengelola Bandara Luwuk, aktivitas reklamasi tersebut tidak termasuk dalam klausul kontrak proyek pengembangan Bandara Syukuran Aminuddin Amir. Jadi aktivitas reklamasi secara illegal itu, murni dilakukan oleh PT Candra Adyalaksana selaku kontraktor proyek pengembangan bandara.

LANGGAR ATURAN

Saat aktifitas reklamasi pantai di Desa Koyoan, Kecamatan Nambo, menjadi sorotan publik, manajemen lapangan PT Candra Adyalaksana sempat sesumbar dan mengklaim bahwa mereka memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), untuk melakukan aktivitas penimbunan laut.

Tapi nyatanya, dokumen UKL/UPL yang diklaim tersebut adalah dokumen UKL/UPL untuk proyek pengembangan Bandara Syukuran Aminuddin Amir, yang tentu saja tidak ada kolerasinya dengan kegiatan reklamasi yang dilakukan PT Candra Adyalaksana.

Kepala Bidang Lingkungan BPLH Banggai, Sagaf Alhasni menegaskan, PT Candra Adyalaksana belum pernah mengajukan permohonan kajian lingkungan untuk kegiatan reklamasi pantai di Koyoan, sehingga tidak ada rekomendasi atau pun izin apapun  yang diterbitkan oleh BPLH Banggai.

Menurut Sagaf Alhasni, dari kunjungannya ke lokasi penimbunan laut, pihak perusahaan menyatakan bahwa reklamasi itu  untuk pelabuhan jetty sementara, sehingga memperoleh persetujuan dari KUPP Luwuk dalam bentuk izin sementara. Namun dalam berbagai aturan lingkungan hidup, pengelolaan sektor kelautan hingga undang-undang tentang pemerintahan daerah, tidak mengenal istilah izin sementara.

“PT Candra Adyalaksana selaku kontraktor proyek pengembangan Bandara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk, diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” kata Sagaf Alhasni.

Hal senada dikemukakan Kepala Dinas Tata Pemukiman dan Tata Ruang (Dispetarung) Kabupaten Banggai, Arman Muid. Menurut dia, Dispetarung Banggai tidak pernah memberikan rekomendasi apapun terkait kegiatan reklamasi di Desa Koyoan.

Arman Muid menjelaskan, kawasan pesisir pantai antara Desa Bubung, Kecamatan Luwuk Selatan hingga Desa Koyoan, Kecamatan Nambo, juga tidak masuk  dalam rencana pengembangan yang boleh direklamasi.

“Dalam permasalahan ini, PT Candra Adyalaksana telah mengabaikan aturan dan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Harusnya sebelum melakukan aktivitas reklamasi, perusahaan tersebut harus mendapat rekomendasi dari Dinas Tata Ruang. Jika tak miliki rekomendasi berarti perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran undang-undang tentang Penataan Ruang,” kata Arman Muid. 

Kini, pucuk pimpinan di Polres Banggai telah berganti. AKPB Benni Baehaki Rustandi mulai memimpin sebagai Kapolres sejak serah terima jabatan dilaksanakan di Mapolda Sulteng, Jumat (7/10/2016). Sementara, masa pengerjaan proyek Bandara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk yang dilaksanakan oleh PT Candra Adyalaksana tersisa dua bulan lagi. Tentu saja publik berharap Kapolres Banggai yang baru bisa menuntaskan kasus ini. OTR/TIM

Harian Mercusuar

View all posts