Hari Ini Pemda Sulteng Klarifikasi ke Ombudsman

PALU, MERCUSUAR – Jika tidak ada aral melintang, dijadwalkan hari ini, Senin (30/1/2017) Pemerintah Daerah (Pemda) Sulawesi Tengah (Sulteng) akan hadir ke kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulteng, untuk mengklarifikasi terkait perusahaan  tambang galian C yang beroprasi diseputaran jalan Poros Palu – Donggala.

Sebelumnya Ombudsman telah mengundang Pemda Sulteng untuk melakukan klarifikasi, sehingga dijadwalkan hari Senin 30 Januari 2017 akan dilakukan pertemuan dengan Pemda dalam hal ini instansi terkait.

Klarifikasi dilakukan untuk mengetahui jumlah perusahan tambang yang beroparasi di seputaran Jalan Poros Palu – Donggala khsususnya di wilayah Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi Kota Palu dan Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa 
Kabupaten Donggala.

Akibat aktifitas pertambangan tersebut, berdampak pada kerusakan lingkungan yang cukup parah. Terlebih lagi jika musim hujan tiba, banjir pasir yang berasal dari pertambangan sering menutupi jalan.

Sebelumnya Ketua Ombudsman RI, H Sofyan Farid Lembah mengatakan, terkait permasalahan tersebut Ombudsman RI terus melakukan investigasi.

“Ini bukan sekedar mengungkapkan nama – nama perusahaan yang beroperasi di sepanjang lintas jalan Palu-Donggala belaka, akan tetapi banyak persiapan yang harus ditelusuri lebih mendalam,” kata Sofyan kepada Mercusuar beberapa waktu lalu.

Menurutnya, harus ada langkah kebijakan yang wajib dilakukan yang nantinya  akan ditawarkan kepada Pemda atas problematika perizinan dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari izin Galian C tersebut.

“Insya Allah semua akan terungkap dan terpenting ada kesepakatan solusi antara Pemda, pengusaha dan masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, mantan aktivis 98, Agussalim Faisal meminta agar perwakilan Ombusdman RI di Sulteng segera merilis nama – nama 
perusahaan galian C di seputaran Jalan Poros Palu – Donggala. Dimana perusahaan – perusahaan jenis batuan itu diduga telah 
menyalah gunakan izin, melanggar Undang – undang UU nomor 38 Tahun 2004 tentang 
jalan, dan UU nomor 22 tahun 2009 tentang lintas dan angkutan jalan serta maladministrasi.TIN