PALU, MERCUSUAR – Putusan atas vonis dua tahun penjara terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) eforianya hingga kini masih terasa. Ada yang bersyukur dan tidak sedikit yang mencibir. Namun terlepas dari itu, putusan hukum tersebut harus tetap dihormati.

“Kita hargai putusan hukum. Kita harus percaya dengan lembaga peradilan kita. Perlu diketahui putusan hukum yang diberikan kepada Ahok itu tergolong ringan sebab tidak hanya Ahok yang mengalami hal itu,”kata Rektor Universitas Alkhairaat (Unisa), Dr. Hamdan Rampadio, SH.,MH, Senin (15/5/2017).

Namun di sisi lain, ia meminta agar istilah mayoritas dan minoritas sudah harus dihilangkan karena hal tersebut malah akan lebih memecah belah masyarakat selain itu lebih menunjukan kuat dan lemah.

“Saya mengajak masyarakat agar saling menghargai. Demonstrasi aksi damai itu tidak masalah. Tidak perlu ada yang menetangnya karena semua orang berhak di mata hukum. Saya pikir setiap orang berhak menyampaikan aspirasinya. Ini kan sama halnya dengan demo 212 dan seterusnya,”terang dia.

Namun dia menegaskan, ketidakpuasaan yang berlangsung di tengah masyarakat baiknya tidak ditujukan kepada anak bangsa, tetapi lebih baik menyampaikan aspirasi itu langsung ke penegak hukum.

“Kita harus antisipasi siapa yang merusak kedamaian,”ujar Hamdan.

Sementara itu Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhammad Amin Parakkasi meminta agar warga dapat mengontrol diri agar tidak mudah terprovokasi terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat terutama sosial media (sosmed).

“Kita tidak bisa memaksakan suatu agama atau menjadikan ajaran agama sebagai suatu yang bersifat universal karena tidak semua golongan bisa menerimanya,”ujar dia. INT

 

Harian Mercusuar

View all posts

Latest videos