• Para Bupati Juga Serahkan Laporan Keuangan

PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola memerintahkan kepada semua OPD di lingkup pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mempersiapkan data-data yang diperlukan. Menyiapkan data sangat dibutuhkan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2016.

Gubernur Longki mengemukakan hal itu usai menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Tengah kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Tengah, M Bayu Sabartha di kantor BPK, Jumat (31/3) siang.

Bupati Buol, Bupati Banggai, Herwin Yatim, Bupati Morowali Utara, Bupati Sigi, Wakil Bupati Parigi Moutong, dan Wakil Bupati Tojo Unauna juga ikut menyerahkan laporan keuangannya masing-masing ke BPK, disaksikan Sekwilda Derry Djanggola dan pejabat lainnya.

 

Selain menyiapkan data menurut Longki, OPD juga sekaligus membentuk tim pendamping untuk membantu tim pemeriksa BPK untuk pengumpulan data yang diperlukan.

Gubernur berharap, laporan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2016 ini lebih baik dari laporan tahun sebelumnya. Paling tidak, sama dengan tahun sebelumnya.

Sebab, telah banyak perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah seperti yang telah direkomendasikan BPK. Rekomendasi itu dalam rangka percepatan peningkatan kinerja pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih transparan dan akubtabel.

Menurut Longki, sesuai amanat undang-undang, laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan gubernur-bupati dan wali kota kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selain itu, kepala daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sementara Kepala Perwakilan BPK Sulteng, M Bayu Sabartha mengatakan, laporan keuangan yang diterimanya akan diperiksa untuk memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disaikan dalam laporan tersebut.

Ada empat aspek yang mendasari, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Aspek kedua adalah kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), dan aspek ketiga adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sementara aspek terakhir adalah efektifitas sistem pengendalian intern (SPI).

Menurut Bayu, LKPD yang disusun pemerintah daerah telah sesuai dengan aspek-aspek tadi. Sebab hakekat pemberian opini merupakan pencerminan hasil penyajian atas LKPD untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi atas seluruh aktivitas keuangan pemerintah daerah.

Disebutkan, LKPD juga merupakan salah satu perwujudan pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD. LKPD terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Bayu juga mengatakan, sebelumnya BPK telah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan pada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Sulteng. Hasil pemeriksaan pendahuluan atas LKPD tahun 2016 menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam implementasi SPI dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Di antaranya, pengelolaan kas dan persediaan yang belum tertib, pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, pengelolaan belanja pegawai tidak sesuai ketentuan, penatausahaan dan pengelolaan pendapatan dan piutang yang belum memadai.MAN

Komentar

komentar

Harian Mercusuar

Lihat semua tulisan