Warning: curl_init() has been disabled for security reasons in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 95

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 97

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 98

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 100

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 103

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 106

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 333

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 334

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 363

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 370

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 375

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 376

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 377

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 379

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 382

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 150

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 151

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 159

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162

Warning: curl_errno() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 167

Warning: curl_errno() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 167

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 181

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 182
Gubernur Sentil Bupati yang Ajukan Judicial Review – HARIAN MERCUSUAR

PALU, MERCUSUAR – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr Soni Sumarsono, MM, meminta kepada para bupati/walikota se Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah agar mematuhi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. UU ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang bisa memaksimalkan peran pemerintah daerah.

Hal ini akan berefek pada kemampuan melaksanakan kewenangan yang berorientasi terhadap pelayanan dasar. Penegasan itu ia sampaikan saat pelaksanaan Rapat Kerja Gubernur dengan Bupati/Walikota dan Camat se Sulteng tahun 2016 di Ballroom Mercure Hotel, Kamis (1/8/2016).

Soni menjelaskan, lahirnya UU tersebut setelah pergantaian pengaturan tentang otonomi daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Ia menceritakan, ada beberapa bupati kepala daerah di Indonesia yang belum mau menerima UU 23 terkait pengalihan kewenangan dari daerah kabupaten/kota ke provinsi sehingga mengajukan judicial review  ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Meskipun UU 23 itu saat ini belum memiliki regulasi teknis mengenai sistem, tata kelola dan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan tersebut meliputi urusan pendidikan, urusan perikanan dan kelautan, urusan ESDM dan urusan kehutanan dialihkan dari pemerintah tingkat II ke pemerintahan tingkat I dan dari tingkat I ke pemerintah tingkat pusat, seyogyanya UU itu harus dipatuhi.

“Maka para gubernur, bupati/walikota melakukan sumpah siap melaksanakan Undang-undang, maka menjadi aneh, tidak wajar, tidak etis ketika kepala daerah mengajukan judicial review,” paparnya.

UU 23 urai Sumarsono, menyatukan presepsi yang sama akan dapat menciptakan harmonisasi dan sinergitas yang optimal antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung terwujudnya penyelenggaran pemerintahan daerah yang efektif dan efisien guna mempercepat tujuan otonomi daerah

Sumarsono menjadi heran ketika etika penyelenggaraan daerah mengajukan judicial review terhadap UU tersebut. Ini masalah etika penyelenggara daerah, meskipun seorang kepala daerah sangat tidak wajar melakukannya. Pemerintah pun kata dia, mempersilahkan mengajukan judicial review itu untuk legal standingnya, entah ke LSM atau lembaga hukum lain, Sumarsosno menegaskan ketika gubernur, Bupati/Walikota mengaju pada filosofi penyelenggaraan pemerintahan.

“Karena kekuasaan bersumber dari kekuasaan Presiden. Inilah tadi filosofi seperti yang diterangkan oleh Gubernur, mau diterima atau tidak judicial review itu Buapti/Walikota wajib melaksanakan perintah UU,” tegas Sumarsono.

Sumarsono mengungkapkan, adanya judicial review yang dilakukan oleh judicial review berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA) di sektor pertambangan. Sebab salah satu dIa juga meminta kepada para bupati/walikota

Meskipun demikian gamblang Sumarsono menjelaskan lahirnya UU 23 itu, ia tidak menyebutkan daerah mana bupatinya yang melakukan judicial review.

“Kejadian ini tidak ada di Sulawesi Tengah, tetapi di daerah lain. Kalau tidak patuh, kami berikan sanksi administrasi bahkan sampai penghentian,” serius Soni Sumarsono.

Semenatar itu Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengapresiasi penjelasan Soni Sumarsono mengenai UU 23 tentang pengalihan kewenangan. Gubernur mengatakan, ia telah beberapa kali menyosialisasikan dan menyampaikan penerapan UU tersebut, namun ia sangat menyayangkan masih ada bupati yang melakukan judicial review terhadap UU itu. Apalagi yang diajukan itu mengenai kewenangan terhadap perizinan.

“Kepala daerah wajib hukumnya melaksanakan Undang-undang 1945 dan Undang-undang apa saja yang berlaku di Negara Republik Indonesia, bukan malah menggunggat lagi,” sentil Longki.

Menurutnya, wajar bila Menteri Dalam Negeri kecewa dengan para Bupati/Walikota yang tidak patu terhadap penerapan Undang-undang 23. Olehnya, Gubernur mengimbau, bagi bupati yang melakukan judicial review, agar patuh pada perintah UU.

Pasalnya, pada saat pengambilan sumpah ketika pelantikan menjadi kepala daerah, dalam sumpah itu disebutkan patuh terhadap perintah UU.

“Sengaja saya mengundang khsusus bapak Dirjen Otda, agar beliau menjelaskan mengenai detilnya Undang-undang 23, serta sanksi apa yang dijatuhkan kepada yang tidak patuh,” terangnya.

Momen Raker itu kata Longki, untuk memberi penjelasan kepada semua Bupati/Walikota mengenai penerapan UU 23, karena kewenangan dalam penerapan UU 23 adanya di Dirjen Otda.

Raker tersebut dihadiri oleh Dirjen Catatan Kependudukan Kementrian Dalam Negeri, Joko Moersito, Wakil Gubernur Sulteng Sudarto, Plt Sekdaprov Derry Djanggola dan Ketua PKK Sulteng Ny Zazulmida Aladin Djanggola yang juga Anggota DPRD Sulteng. BOB