PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, menekankan pembangunan desa yang saat ini terus diupayakan oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, mutlak membutuhkan sinergi semua pihak. Penegasan itu disampaikan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan  oleh Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Mohamad Faisal Mang, ketika membuka secara resmi rapat koordinasi (Rakor) provinsi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di salah satu hotel di Kota Palu, Minggu (29/10/2017).

Dalam sambutan itu disampaikan bahwa sinergi harus dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai hal, diantaranya kultur masyarakat desa yang heterogen serta aturan yang berlaku sesuai undang-undang desa. Mengingat desa sejak 2015 mendapat perhatian yang sangat intens dari presiden melalui nawacitanya. Kucuran dana cukup deras ke desa tiap tahunnya terus meningkat, tercatat Dana Desa (DD) Rp 20,76 triliun. Kemudian di tahun 2016 berjumlah Rp 46,9 triliun, dan tahun 2017 ini menjadi Rp 60 triliun. Jika dilihat rata – rata tiap desa mendapat Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar, tergantung kemampuan desa mengelola dan mempertanggung jawabkan anggaran DD tersebut.

Faisal Mang, menuturkan latar belakang tersebut menjadi alasan DD perlu dengan benar dikawal dalam pembangunannya dan masyarakatnya agar terberdayakan. Peran penting para pendamping desa sangat diharapkan.

“Karena di tangan merekalah peran pengawalan dan pengawasan dapat dijalankan, di mana pendamping desa direkrut melalui mekanisme yang ketat,” ujarnya.

Dikatakan, pendamping desa juga telah dibekali pendidikan dan pelatihan dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya. Selain itu, jalinan komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten perlu disinergikan dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Begitu pula koordinasi diantara satuan kerja provinsi, kabupaten, perwakilan kecamatan dan pemangku kepentingan lainnya yang telah berkomitmen dengan undang-undang desa harus tetap terjalin dengan baik.

“Demikian pula dengan pendamping profesional desa agar terus melakukan pembinaan dan pengawasan serta mengawal dalam proses maupun pelaksanaan pembangunan desa,” jelasnya

Rakor itu diikuti oleh tenaga ahli pendamping desa serta  seluruh camat dan perwakilan desa se- Sulteng. Menurut Sekertaris DPMD Rasyidi, kegiatan tersebut bertujuan, melaksanakan analisa reguler mengenai dana desa, merencanakan pembentukan tim dana desa, serta merumuskan permasalahan yang timbul dan mencari solusi dalam pengelolaan dana desa.

Hadir sebagai pemateri dalam acara tersebut, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Waluyo yang juga Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) dan Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Sulteng, Prof. Patta Tope. BOB

Harian Mercusuar

View all posts