TOLI-TOLI, MERCUSUAR – Gubernur Sulawesi Tenga, Longki Djanggola telah mengeluarkan kebijakan pembatasan beras keluar wilayah Sulteng sebesar 10-15 persen melalui surat edaran gubernur No. 500/502/RO.ADMEKON. Melalui surat edaran itu, Longki  menekankan bahwa Sulteng masih membutuhkan pasokan pangan guna mengantisipasi ketersediaan bagi masyarakat.

Olehnya semua elemen dan instansi terkait agar melaksanakan kebijakan tersebut. Tidak hanya itu, diversifikasi serta berkonektivitas guna meredam gejolak harga pangan di tengah ancaman perubahan iklim, merupakan cara efektif dalam mengembangkan kearifan lokal melalui pengoptimalan sumber daya yang ada sebagai bentuk strategi pengentasan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja, konservasi lingkungan dan meningkatkan pendapatan usaha tani.

“Upaya mengubah selera dan kebiasaan makan yang tadinya hanya tergantung dengan nasi kini dialihkan sebagian kepada pangan lokal seperti sagu, ubi kayu dan yang lainnya,” tutur Longki saat mengahdiri peringatan hari pangan sedunia (HPS) ke-36 Tahun 2016 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dipusatkan di lapangan Gaukan, Kabuapten Tolitoli, Selasa (11/10).

Lebih lanjut kata Longki, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan menjadi hal penting agar tidak saling kontradiktif. Petani dan pengusaha perlu pengembangan pertanian berbasis kearifan lokal. Melalui Dinas Pertanian Provinsi dan kabupaten/kota serta semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Sulteng.

Oleh sebab itu, pemerintah provinsi akan terus mendorong produksi petani di Sulteng. Keberhasilan pencapaian swasembada dan diversifikasi pangan merupakan salah satu penopang utama tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Sulteng untuk maju, madiri dan berdaya saing.

“untuk itu Saya harap harus mengedepankan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat khususnya bagi kaum petani, peternak dan nelayan yang ada di Sulteng,” katanya.

Longki mengungkap, kondisi pangan Sulteng sendiri secara agregat masuk dalam kategori daerah surplus pangan untuk komoditi padi, jagung dan perikanan, namun demikian masih ada masalah-masalah yang jadi hambatan seperti, akses pangan yang belum merata, baik akses fisik maupun ekonomi.

Produksi pangan yang dihasilkan oleh Sulteng sebagian besar dipasok ke wilayah di luar Sulteng, sehingga stok pangan pada saat musim paceklik nyaris berkurang drastis yang berdampak pada kelangkaan pasokan pangan sehingga berdampak pada naiknya harga pangan tersebut.

Longki menegaskan, petani, peternak dan nelayan harus diberdayakan sebagai pejuang-pejuang pangan di Sulteng. Bersamaan dengan momen HPS katanya, Pemda dan perum divre Bulog Sulteng akan membentuk sahabat rumah pangan kita (SRBK), berupa outlet pemasaran bahan pangan dan produk industri pangan strategis untuk memotong mata rantai distribusi ke luar daerah sehingga produsen dan konsumen di Sulteng semakin dekat.

Dalam memperingati HPS 11 Oktober Tahun 2016 di Sulteng, diangkat tema ‘Mewujudkan Kedaulatan Pangan Mengantisipasi Perubahan Iklim melalui Diversifikasi Pangan Menuju Masyarakat Sulteng yang maju, mandiri dan berdaya saing’.

Kondisi pangan Sulteng sendiri secara agregat masuk dalam kategori daerah surplus pangan untuk komoditi padi, jagung dan perikanan, namun demikian masih ada masalah-masalah yang jadi hambatan seperti, akses pangan yang belum merata, baik menyangkut akses fisik dan ekonomi. Hadir pada HPS, Bupati Tolitoli Saleh Bantilan, Wakil Bupati Sigi Paulina, Wakil Bupati Poso T. Samsuri, dan Pj. Bupati Bangkep Faisal Mang beserta kepala-kepala SKPD provinsi dan kabupaten/kota.

Sehari sebelum peringatan HPS, Gubernur Longki Djanggola melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) tingkat provinsi di Hotel Mitra Tolitoli, Senin malam (10/10). Pada rapat itu, selaku ketua dewan ketahanan pangan (DKP) Sulteng, Longki  mengatakan, Rakor itu bertujuan penyatuan persepsi kebijakan pembangunan sektor pangan di daerah.

Rapat yang dihadiri para bupati selaku ketua DKP Kabupaten, kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) se Sulteng dan kelompok kerja ahli DKP. Dalam sambutannya, Longki mengatakan,  ada tiga peran vital DKP yang harus diperkuat yaitu, meningkatkan produksi pangan, memelihara infrastruktur jaringan irigasi dan menjaga stabilitas harga di setiap wilayah dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani.

Hal itu sejalan dengan terbitnya, kebijakan strategis dan rencana aksi nasional pangan dan gizi (KSRAN-PG) 2016-2019 dan RAD Pangan dan Gizi di Sulteng. Longki mengimbau kepada seluruh ketua DKP kabupaten/kota beserta jajarannya untuk segera menindaklanjutinya dengan menyusun rencana aksi yang lebih operasional di daerah kabupaten kota.

Dikatakan, Pemprov akan selalu menjadi mendiator berbagi best practices (pendekatan terbaik) dalam pelaksanaan program ketahanan pangan dan gizi.
Longki meminta agar forum itu untuk memperkuat kerjasama antar daerah dan menetapkan langkah strategis pembangunan pangan dan gizi wilayah untuk mendukung terwujudnya kemandirian pangan.

Sementara itu, Kepala BKP Sulteng Abdullah Kawulusan mengemukakan, Angka Ramalan (Aram) II Tahun 2016 yang dikeluarkan BPS, jumlah ketersediaan beras Sulteng sebanyak 547.201 ton atau meningkat 2,56 persen dibanding 2015.

Sementara jagung sebanyak 129.182 ton atau meningkat 86,17 persen dibanding 2015. Dan ketersediaan ikan sebanyak 1.546.321 ton atau naik sebesar 43 persen dibanding 2015. Untuk produksi padi, jagung dan kedelai (Pajala) ungkap Abdullah, masih dari sumber yang sama. Capaian padi naik 1,16persen dibanding 2015 yaitu 1.017.256. Jagung sebanyak 318.830 atau naik 35,18persen. Dan kedelai naik 24,61 persen, atau setara dengan 17.734.

Walau pangan Sulteng tergolong aman katanya, bukan berarti tak ada masalah yang mencuat. Adapun permasalahan yang diangkat pada rakor tersebut seperti, rata-rata konsumsi energi dan protein penduduk Sulteng yang masih dibawah standar ideal, ketergantungan pangan impor, penduduk rawan pangan, panjangnya rantai pemasaran, fluktuasi harga pangan yang berpengaruh terjadinya inflasi dan lain-lain.

Olehnya itu, diharapkan dukungan dari seluruh bupati/ walikota selaku ketua DKP kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi program lintas sektor melalui forum dewan ketahanan pangan guna mencari jalan keluar masalah-masalah itu.

Usai melaksanakan Rakor, Longki mendengarkan paparan dua orang narasumber, pertama dari Kepala Bappeda Patta Tope dengan judul implementasi RAD pangan dan gizi Provinsi Sulteng dan paparan dari Bupati Tolitoli, Saleh Bantilan dengan judul komitmen pemerintah kabupaten mewujudkan ketahanan pangan. BOB

Muh bob

View all posts