KETUA

Representasi Rp10.500.000 (lima kali lipat dari gaji pokok)

Fasilitas mobil, tanpa tunjangan transportasi

Tunjangan perumahan  Rp11.000.000

Tunjangan sekali reses  Rp 46.774.430

 

WAKIL KETUA

Representasi Rp8.400.000 (80 persen dari ketua)

Fasilitas mobil, namun tanpa tunjangan transportasi

Tunjangan perumahan Rp10.500.000

Tunjangan sekali reses Rp 44.709.130

 

ANGGOTA

Representasi Rp7.875.000 (75 persen dari ketua)

Tunjangan transportasi  Rp9.000.000  (tidak lagi mendapatkan mobil dinas)

Tunjangan perumahan Rp 10.000.000

Tunjangan sekali reses Rp 40.813.180

 

Sumber: BPKAD Kota Palu

 

PALU, MERCUSUAR – Keinginan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palu segera menikmati tunjangan penghasilan yang baru belum  bisa terwujud. Sampai Rabu (1/11/2017) kemarin, Wali Kota Palu, Hidayat belum juga menandatangani Peraturan Daerah tentang Hak Administrasi dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palu tersebut. Padahal, Perda penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 itu telah ditindaklanjuti dewan sejak Agustus lalu. Pemerintah Kota Palu bahkan telah menyampaikan persetujuan pada pendapat akhirnya di pekan terakhir di bulan Agustus. Walhasil, sudah sebulan anggota dewan belum juga menikmati tunjangan dan penghasilan yang baru.

Pertimbangan rasional menjadi alasan wali kota  belum membubuhi tanda tangan persetujuan.

Pihaknya memerintahkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) untuk mengkaji kemampuan anggaran, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu terkait dengan tunjangan penghasilan anggota dewan yang baru.  “Saya berpikir ini harus kita diskusikan dan bicarakan lagi dulu,” kata Hidayat, Rabu (1/11/2017).

Menurutnya, dalam waktu dua atau tiga hari ke depan kajian itu akan dilaksanakan. Setelah itu barulah, terang Hidayat, Perda tersebut bisa ditandatangani. “Itu sudah selesai tinggal ditandatangan saja. Cuma kita akan diskusikan lagi,” ujarnya.

Hidayat menyatakan, pihaknya saat ini sangat berorientasi pada upaya pembangunan di Kota Palu dengan keterbatasan waktu yang hanya lima tahun  pemerintahan. Dengan sisa tiga tahun masa pemerintahan, ia ingin Palu menjadi kota yang nyaman.  Semua program yang diluncurkan bisa  mengejar ketertinggalan Palu dari daerah lainnya.

Sementara berbicara soal tunjangan, Hidayat mengaku, tunjangan yang melekat pada dirinya sebagai wali kota terkadang ia pangkas sendiri karena nominalnya terlampai besar.

Begitupun Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Kota Palu dan Tunjangan TAPD. Menurutnya, TKD dan Tunjangan TAPD pun ia turunkan jika ada yang tidak maksimal bekerja.

‎”Jangankan itu, baju dinas saya pun saya potong karena terlalu besar,”pungkasnya.

Belum ditekennya tunjangan dewan yang baru memang menjadi pertanyaan sejumlah anggota dewan Kota Palu. Ada yang menyebut besarnya anggaran tersebut merupakan hak  wakil-wakil rakyat yang berpotensi menjadi temuan pemeriksa jika tak dicairkan kepala daerah. Dewan berdalih kondisi saat ini cukup berat, di tengah padatnya agenda dan kebutuhan anggota legislatif menjaring asipirasi konstituen. PP 18/2017 sendiri resmi diundangkan pada 2 Juni 2017. Sementara Perda tentang Hak Administrasi dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palu diketuk pada pada 1 September 2017.  Dilansir dari detik.com, Selasa (20/6/2017), Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono menegaskan penambahan nominal tunjangan dewan disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Hal Ini tidak akan membebani APBD.

BERAPA BESAR TUNJANGAN DEWAN?

Baru-baru ini, Kasubbid Belanja Tidak Langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu,  Ahmad Ainusifa membeberkan tunjangan anggota dewan Kota Palu yang baru.  Unsur ketua akan menerima representasi sebesar Rp10.500.000 atau lima kali lipat dari gaji pokok Rp 2.100.000. Kenaikan tersebut menyesuaikan dengan kondisi keuangan Kota Palu yang dikategorikan dalam status sedang. Sementara representasi wakil ketua sebesar 80 persen dari uang representasi ketua. Adapun representasi anggota sebesar 75 persen dari uang representasi ketua.

Selain tunjangan representasi yang naik sebanyak lima kali, lanjut Ahmad , legislator juga akan mendapatkan  fasilitas mobil bagi unsur ketua, namun tidak mendapatkan lagi tunjangan transportasi. Adapun anggota dewan hanya mendapatkan tunjangan transportasi setiap bulan sebesar Rp9.000.000 per orang, dan tidak mendapatkan lagi mobil dinas. Bukan itu saja, tunjangan perumahan  untuk ketua dewan Rp11.000.000 sebulan, sebesar Rp.10.500.000 untuk wakil ketua dan anggota juga mendapatkan sebesar Rp.10.000.000.  Dewan juga punya hak atas tunjangan belanja reses senilai Rp 46.774.430 setiap kali reses untuk unsur ketua. Wakil ketua dan anggota masing-masing akan menerima Rp 44.709.130 dan Rp.40.813.180.

“Dari keuangan telah menganggarkan kenaikan tersebut menyusul adanya penetapan Perda mengacu PP 18 Tahun 2017. Seharusnya terhitung awal September perubahan kenaikan gaji sudah dibayarkan, hanya saja kami masih menunggu SK (surat keputusan) penetapan dari Perda tersebut, baru kita proses,” ujar Ahmad. ABS

 

Harian Mercusuar

View all posts