PARMOUT,MERCUSUAR – Satu persatu ketidakberesen dalam pembebasan lahan tahun 2015 di Bagian Pemerintahan Umum (PUM) mulai terkuak.

Anggota DPRD Parigi Moutong  yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) Aset mengungkap beberapa temuan dugaan mark up dan lahan fiktif dalam pembebasan lahan oleh Bagian PUM) pada rapat dengan pendapat Panja Aset dengan mantan Kasubag Pertanahan Bagian PUM, Rivani Makarama, Bidang Aset dan Bidang Keuangan Dinas Keuangan dan Aset di ruang aspirasi DPRD Parmout , Selasa 17/1 kemarin.

Anggota Panja Aset, Adnyana Wirawan mengungkap biaya pembebasan lahan kantor Camat Ongka Malino yang menurutnya tidak masuk akal. Berdasarkan temuannya, anggaran pembebasan lahan kantor Camat seluas dua hektar yang terletak di desa Ongka Persatuan tersebut sebesar Rp350 juta. Padahal lokasinya bukan di pinggir jalan Trans Sulawesi.

“Mana ada harga tanah hingga di Ongka Persatuan Utara hingga mencapai Rp150 juta perhektar yang letaknya sudah masuk ke dalam, tidak masuk akal.  Dengan anggaran pembebasan lahan yang disiapkan Bagian PUM sebesar Rp350 juta bisa membeli lima hektar lahan di Ongka. Saya menduga ada pemahalan dalam pembebasan lahan kantor Camat Ongka tersebut,”jelasnya.

Karena itu kata dia  meminta Panja Aset Serius menindaklanjuti berbagai temuan tersebut. Dugaan ketidakberesan lainnya diungkapkan oleh Sekretaris Panja, Arifin terkait dengan pembebasan lahan rumah sakit Moutong. Berdasarkan pengakuan pemilik lahan, lahan yang dibebaskan untuk rumah sakit tersebut hanya seluas 600 meter bujur sangkar, itupun belum seluruhnya dilunasi.

Namun dalam laporan Bagian PUM yang lahan rumah sakit yang dibebaskan adalah seluas 1,2 hektar dan semunya sudah dilunasi. Arifin juga menduga terjadi mark up dalam pembebasan lahan rumah sakit tersebut.

Selanjutkan pembebasan lahan untuk lapangan sepakbola di desa Tomini Barat yang diungkap oleh anggota Panja Lajim Enggo juga diduga terjadi mark up. Pasalnya pemilik lahan yang kata Lajim mengaku hanya menerima dana pembebasan lahan sebesar Rp71 juta. Padahal ada lagi pembayaran tahap II pada lokasi yang sama sebesar Rp190 yang tidak diketahui oleh pemilik lahan.

Temuan lainnya adalah pembebasan lahan pekuburan umum di Desa Jononunu Kecamatan Parigi Tengah yang dianggarkan sebesar Rp350 juta ternyata pemilik lahan hanya menerima Rp20 juta. Padahal berdasarkan temuan Panja, Pemerintah Desa Jononunu tidak pernah mengusulkan pengadaan lahan pekuburan.

Olehnya itu terkait berbagai temuan itu, anggota Panja Mustamiruddin Borman mengaku curiga terhadap pihak Bagian PUM dalam pembebasan lahan tersebut.

“Secara pribadi saya curiga ada apa-apanya di Bagian PUM karena seenaknya saja menghambur-hamburkan uang negara untuk melakukan pembebasan lahan walaupun tidak diusulkan,” tegas Mustamiruddin.

Sementara itu mantan Kasubag Pertanahan Bagian PUM, Rivani Makarama berdalih  semua temuan tersebut. Dia menjelaskan, nilai harga pembebasan lahan untuk kantor Camat Ongka Malino berdasarkan kesepakatan dengan pemilik lahan.

Rivani juga beralasan, lokasi yang dipilih bukan di pinggir jalan Trans Sulawesi karena warga pemilik lahan tidak ada yang bersedia lahannya dibebaskan untuk kantor camat. Alasan lainnya dipilih lokasi yang agak masuk ke dalam karena sebagian besar desa di wilayah Kecamatan Ongka Malino masuk ke pedalaman sehingga lebih memudahkan bagi pemerintah dan warga desa berurusan di kantor camat karena letaknya lebih dekat.

Soal pembebasan lahan rumah sakit Moutong, menurut Rivani ada penambahan anggaran untuk pembebasan lahan tersebut akibat keberatan dari pemilik lahan  yang minta agar harga tanahnya dinaikkan. Sisa pembayaran ganti rugi lahan rumah sakit Moutong itu kata Rivani akan dilunasi tahun ini.

Selanjutnya untuk pembebasan lahan lapangan sepakbola di Desa Tomini Barat, Rivani mengaku hanya membayar Rp75 juta dan setelah dipotong pajak tersisa Rp71 juta yang diterima oleh pemilik lahan. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar Rp190 juta menurut Rivani merupakan kebijakan pimpinan tanpa sepengetahuannya. Sisa pembayaran Rp190 juta tersebut kata Rivani diserahkan kepada Ahmad Al-Amri yang sekarang menjabat Dirut Perusda Parmout berdasarkan surat kuasa dari pemilik lahan.

Sedangkan untuk pembebasan lahan pekuburan di Desa Jononunu, Rivani justru menyalahkan juru bayarnya yang bernama Rudi. Menurut Rivani Dia tidak tahu jika dana pembebasan lahan hanya diserahkan Rp20 juta kepada pemilik  lahan.

Terkait berbagai persoalan pembebasan lahan itu, Rivani meminta Panja untuk memanggil pihak terkait lainnya sehingga bukan hanya dirinya yang bertanggungjawab. Bahkan Dia menyatakan setuju jika persoalan itu diarahkan ke proses hukum.

“Saya sudah capek dan jenuh dengan persoalan. Saya minta Panja juga memanggil pihak lain yang juga terlibat dalam pembebasan lahan ini. Silahkan saja jika Panja membawa persoalan ini proses hukum supaya semuanya tuntas sehingga siapa dinyatakan bersalah harus bertanggungjawab,”akunya.

Panja Aset yang dipimpin oleh Fadly tersebut masih akan bekerja. Rencananya Panja akan meminta keterangan beberapa kepala desa yang mengetahui pembebasan lahan oleh PUM di desanya. TIA