PALU, MERCUSUAR – Setelah melalui pembahasan yang cukup lama, akhirnya Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulteng tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Wilayah Zonasi Pesisir Pantai dan Pulau – Pulau Kecil, disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan Raperda Rencana Zonasi Pesisir Pantai dan Pulau – Pulau Kecil, dicapai setelah 30 Anggota DPRD Sulteng menyetujui dalam Rapat Paripurna, Senin (20/11/2017).

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng, Hidayat Lamakarate yang mewakili Gubernur dalam tanggapannya mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng sangat mengapresiasi kerja keras Pansus dan persetujuan dari Anggota DPRD Sulteng atas Raperda Rencana Zonasi Wilayah dan Pulau – Pulau Kecil di Sulteng.

“Dengan adanya perda ini, pemrov telah memiliki dasar yang kuat untuk mengatur zonasi sesuai dengan undang – undang Nomor 27 tahun 2007, tentang pengolahan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil,” ujar Hidayat.

Selain itu, dengan ditetapkannya Perda tersebut, juga semakin mempertegas kewenangan urusan pemerintahan khususnya pada urusan kelautandan dan Pulau – Pulau kecil sesuai dengan undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Tugas dan tanggungjawab Pemprov kedepan adalah bagaimana mengintegratsikan Perda tersebut yang sifatnya sangat urgen. Seperti penetapan kawasan umum, kawasan stategi nasional, kawasan konserfasi dan alur laut.

Selanjutnya, pengaturan keterkaitan izin dan pemanfaatan laut dan pulau – pulau kecil, harus memiliki izin lokasi masing – masing pada perairan, pesisisr dan pulau – pulau kecil.

“Izin pengolahan seperti produksi garam, biofarmotologi laut, bio teknologi laut, air laut, pipa dan kabel laut, serta izin perikanan budi daya harus diatur,” terang Hidayat.

Olehnya itu, Pemprov memiliki harapan yang besar kepada dinas pemprakarsa yakni Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dapat membangun sinergi yang maksimal dengan perangkat daerah lainnya baik di tingkat Provinsi maupun Kabupate/Kota se sulteng. Termasuk instansi vertikal di daerah dan para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan Perda ini.

Mengingat peraturan daerah ini merupakan evaluasi, maka berdasarkan mekanisme yang diatur dalam ketenguan pasal 5 ayat 1 dan pasal 11 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 13 tahun 2015 tentan evaluasi rencana Perda Tata Ruang Daerah, Gubernur akan menyampaikan kepada Mendagri paling lama tiga hari untuk dilakukan evaluasi.

Selanjutnya, Mendagri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah akan melakukan evaluasi dan mengkaji kesesuaian dengan peraturan yang ada yang lebih tinggi, paling lama 15 hari sejak permohonan diajukan.

“Dengan penetapan ini, maka Provinsi Sulteng telah memiliki landasan yuridis formal dalam melaksanakan keputusan pemerintahan dibidang kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil yang kedudukannya sangat penting dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing sejajar dengan provinsi lain di kawasan timur Indonesia,” tutupnya. FUL

Harian Mercusuar

View all posts