PARMOUT,MERCUSUAR – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), menggelar penyuluhan hukum terpadu kekerasan perempuan dan anak di gedung lantai II kantor bupati, Rabu (18/10/2017).

Ketua pelaksana kegiatan, Idrus Mahmud, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membentuk Kabupaten Parigi Moutong sebagai kabupaten layak anak dan sebagai salah satu upaya pemerintah daerah menjamin terpenuhinya lima klaster hak anak. Kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap perempuan.

Bupati Parigi Moutong dalam sambutannya, yang dibacakan Kepala DP3AP2KB Parmout, I Wayan Sulastro,  menuturkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia Olehnya, lanjut Wayan Sulastro, kekerasan terhadap perempuan dan anak  harus dicegah mengingat di Parigi Moutong terus meningkat, dan berada di peringkat ke dua setelah Kota Palu.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong perlu terus melakukan penyuluhan hukum secara tersistematis, untuk meningkatkan perlindungan terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak.

Kegiatan penyuluhan hukum terpadu digelar selama sehari, dan diikuti 250 peserta yang terdiri dari guru, siswa/siswi se Kecamatan Parigi, LSM, organisasi pemuda dan instansi terkait dengan menghadirkan nara sumber dari Kejari, Pengadilan Negeri Parigi, Polres dan Pengadilan Agama Kabupaten Parigi Moutong. TIA

Harian Mercusuar

View all posts