POSO, MERCUSUAR – Belum lama ini, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Poso beserta dinas Pendapatan kabupaten Poso, menandatangani perjanjian kerjasama mengenai peningkatan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), untuk harga tanah yang berada di sekitar Kecamatan Poso Kota, Poso Kota Selatan dan Poso Kota Utara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pendapatan Poso, Rastam Rabi.

“Sebelumnya, keputusan dari pusat untuk penetapan masalah NJOP di Kabupaten Poso, di pihak ketigakan. Namun, jika kita pertimbangkan, jika masalah NJOP itu dipihak ketigakan, pastinya pihak ketiga itu berasal dari luar Kabupaten Poso. Apalagi pihak ketiganya itu merupakan orang Jakarta. Apakah orang Jakarta itu kenal betul dengan karakteristik masyarakat yang ada di Kabupaten Poso? Pastinya tidak, malah bisa saja bakal banyak masalah yang akan timbul. Kami mau, semuanya berkesinambungan,” jelas Rastam.

Rastam juga menambahkan, kenapa KPP Pratama Poso yang ditunjuk untuk bekerjasama dengan pihak Dinas Pendapatan Poso, sebab KPP Pratama sendiri merupakan kantor pelayanan pajak resmi dan di dalamnya terdapat orang-orang yang professional atau ahli dalam bidang pajak.

“KPP Pratama Poso merupakan kantor resmi dalam hal pajak. Sebab itulah, kami meminta kerjasama dalam hal peningkatan NJOP di Kabupaten Poso. KPP Pratama Poso juga, paling tidak sudah memahami betul karakterisktik masyarakat Poso dan kondisi sosial mereka. Keseimbangan itulah yang kami harapkan juga dalam bahan pertimbangan nantinya, dalam hal penyusunan peningkatan NJOP. Mereka juga sangat ahli dalam membuat strategi peningkatan NJOP. Kepala KPP Pratama Poso juga, sangat merespon positif mengenai kerjasama ini,” tambah Rastam.

“Dalam satu atau dua bulan ke depan, penyesuaian NJOP di tiga kecamatan yang telah disebutkan tadi, bakal direalisasikan,” tegas Rastam.

Topan Febrianto, yang menjabat sebagai fungsional penilai PBB, di KPP Pratama Poso, juga membenarkan hal tersebut, jika pihak Dinas Pendapatan Poso beserta KPP Pratama Poso, telah menandatangani kerjasama peningkatan NJOP di kabupaten Poso.

“Memang benar, jika kami telah menandatangani perjanjian peningkatan NJOP bersama Dinas Pendapatan, di mana sebelumnya, pihak kami juga sudah bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Poso, dalam hal PBB. Dinas Pendapatan sendiri meminta bantuan strategi atau cara peningkatan NJOP di Poso dan menganalisis perbandingan harga pasar yang ada. Untuk awal, tiga kecamatan dulu yang masuk dalam kerjasama tersebut,” kata topan. PR

Harian Mercusuar

View all posts