• Gubernur: Ini terakhir Kalinya
  • * Mulai 15 April sampai dengan 4 Juli 2017

PALU, MERCUSUAR  – Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola mengeluarkan kebijakan baru untuk menghapuskan dan mengurangi denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagai kado HUT ke-53 Provinsi Sulawesi Tengah. Ini yang terakhir kalinya setelah tahun lalu juga dilakukan hal yang sama.

“HUT Provinsi Sulawesi Tengah tahun lalu kita putihkan pajak kendaraan bermotor. Tahun ini juga kita masih lakukan dan untuk terakhir kalinya,” kata Longki saat dikonfirmasi.

Menurut Gubernur Longki, yang menunggak pajak selama dua tahun, dendanya kita hapus alias dikurangi 100 persen, sedangkan yang menunggak satu tahun dikurangi dendanya 50 persen.
Selain pembebasan denda keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor, pergub ini juga memberikan pembebasan terhadap pokok bea balik nama kendaraan bermotor yang kedua kalinya dan seterusnya.
Ketentuan ini, kata gubernur, berlaku untuk semua jenis kendaraan roda dua dan roda empat serta kendaraan pribadi dan kendaraan dinas.
Longki berharap kebijakan ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, karena PKB dan BBNKB merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup besar dan memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan daerah ini.
“Fokus utama kita adalah meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. Meskipun kebijakan ini membuat tidak terealisasinya sebagian potensi penerimaan, namun bila seluruh pemilik kendaraan patuh membayar pajak tepat waktu, maka secara total, penerimaan PKB dan BBNKB bisa ditingkatkan,” katanya.

Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah, Wahab Harmain menjelaskan, pemutihan itu berdasarkan peraturan Gubernur Sulteng No 12 tahun 2017.

Menurutnya, penghapusan sanksi administrasi untuk kendaraan bermotor yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan pelunasan sampai dengan masa berlaku tahun 2016 ke bawah, diberikan pembebasan sanksi administrasi sebesar 100 persen.

Sementara kendaraan bermotor yang masa berlaku tahun 2017, apabila telah jatuh tempo atau belum melakukan pendaftaran dan pelunasan PKB tetap dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Wahab juga menjelaskan, secara teknis dapat ditanyakan di kantor Samsat yang tersebar di seluruh Provinsi Sulteng. Waktu pelaksanaannya selama 60 hari kerja terhitung sejak 15 April 2017 sampai dengan 4 Juli 2017.
Wahab mengatakan kebijakan insentif pajak ini diambil untuk mengurangi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor serta untuk pemutakhiran data obyek dan subyek pajak kendaraan bermotor di Sulteng.

Ia juga meminta masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan gubernur tersebut dengan segera membayarkan pajak kendaraannya di kantor Samsat terdekat.

Pajak progresif adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas kepemilikan kendaraan roda empat kedua dan seterusnya.MAN/BOB

Harian Mercusuar

View all posts

Latest videos