BANGGAI. MERCUSUAR – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignatius Jonan kembali menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memfasilitasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk oleh pemerintah daerah penghasil minyak dan gas (migas) untuk memiliki participating intererst (PI) sebesar 10 persen.

Penegasan tersebut dikemukakan menteri ESDM Ignatius Jonan saat menggelar pertemuan dengan Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM), di ruang rapat utama Gedung Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (26/1/2016). Selain para pengurus ADPM, pertemuan itu juga dihadiri oleh Bupati Banggai, Herwin Yatim.

Pertemuan tertutup yang berlangsung kurang lebih dua jam itu, terkait telah diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest (PI) 10 persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Ignatius Jonan menegaskan, Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 mengatur dengan ketat dan jelas agar PI 10 persen benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah penghasil migas.

“Untuk itu, Negara memfasilitasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk memiliki participating interest pada suatu Wilayah Kerja Migas,” kata Menteri ESDM Ignatius Jonan.

Participating Interest (PI) 10 persen adalah besaran maksimal pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh perusahaan migas kepada BUMD atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sesuai dengan pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama dari satu wilayah kerja, kontraktor wajib menawarkan PI 10 persen kepada BUMD.

Permen Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 memberikan kejelasan tentang ketentuan pelaksanaan penawaran PI 10 persen kepada daerah serta memberikan batasan-batasan yang jelas yang dapat diikuti oleh semua pihak. Permen ini juga menjelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh BUMD, ketentuan penawaran, tata cara penawaran, dan juga tata cara pengalihan PI 10 persen.

Menurut Menteri ESDM Ignatius Jonan, daerah bisa saja mendapatkan saham lebih dari 10 persen, tapi itu sepenuhnya bisnis to bisnis.

“Ini semua tidak lain agar daerah menikmati kekayaan migasnya, untuk melaksanakan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 mendapatkan sambutan yang sangat baik dari pemerintah daerah, karena mengatur dengan ketat dan jelas agar PI 10 persen benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

Ketua Umum ADPM, Awang Faroek Ishak mengungkapkan antusiasme dan kegembiraannya atas diterbitkannya Permen ESDM tersebut, karena daerah penghasil sumber energi dapat menikmati sumber daya alam yang dimilikinya.

“Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden melalui Menteri ESDM yang telah menerbitkan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 mendapatkan sambutan yang sangat baik dari pemerintah daerah, karena mengatur dengan ketat dan jelas agar PI 10 persen benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

Ketua Umum ADPM, Awang Faroek Ishak mengungkapkan antusiasme dan kegembiraannya atas diterbitkannya Permen ESDM tersebut, karena daerah penghasil sumber energi dapat menikmati sumber daya alam yang dimilikinya.

“Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden melalui Menteri ESDM yang telah menerbitkan Permen 37 Tahun 2016. Permen ini sangat penting bagi daerah penghasil migas khususnya kami di Kaltim, sehingga kami bisa bekerjasama dengan Pertamina dalam pengelolaan Blok Mahakam, tidak dengan swasta. Kami tidak kena bunga yang memberatkan karena nol persen bunganya,” ungkap Awang Faroek Ishak saat konferensi pers usai pertemuan dengan Menteri ESDM Ignatius Jonan.

Awang Faroek Ishak yang juga Gubernur Kalimantan Timur, menyampaikan bahwa ADPM telah sejalan dengan Menteri ESDM, daerah penghasil harus dapat menikmati kekayaan alam di daerahnya.

“Semua daerah ingin agar daerah penghasil bisa menikmati sumber daya alamnya terutama energi, baik berupa migas, batubara untuk kesejahteraan rakyat. Tidak layak daerah penghasil listriknya masih byarpet,” ujar Awang Faroek.

Sementara itu, Bupati Banggai Herwin Yatim menyatakan, hasil pertemuan ADPM dengan Menteri ESDM ini, memberi ‘angin segar’ bagi pemerintah daerah pengahsil migas untuk terlibat penuh dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang dimiliki daerah. Mengingat Kabupaten Banggai merupakan daerah penghasil migas di Sulawesi Tengah.

“Kita tidak hanya akan merima dana bagi hasil atau DBH, melainkan PI 10 persen yang akan dikerjamakan dengan BUMD. Ini peluang besar bagi daerah untuk mendongkrak pendapatan demi percepatan pembangunan dan mensejahterakan rakyat di daerah,” ujar Bupati Herwin Yatim yang ditemui usai menghadiri rapat dengan Menteri ESDM.

Sementara Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedy Mizwar juga mengungkapkan antusiasme yang besar terhadap komitmen pemerintah pusat melalui Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016.

“Dibanding dengan yang dulu, ini lebih baik karena PI 10 persen ditalangi dulu oleh partner utama tanpa bunga. Ini kebijakan yang luar biasa, kita tidak lagi menjadi penonton, hal ini cukup berkeadilan,” kata Dedy Mizwar. OTR

 

Harian Mercusuar

View all posts