PALU, MERCUSUAR – Bank Indonesia berharap peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sulteng perlu lebih dimeratakan dan ditingkatkan penyalurannya di awal tahun. Hal ini merujuk kepada realisasi penggunaan APBD provinsi dan kabupaten/kota  yang berada pada kisaran 9-11 persen di triwulan pertama 2017.

Demikian hasil kajian ekonomi dan keuangan regional Sulteng periode Mei 2017 yang disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia provinsi Sulteng, Miyono, baru-baru ini. Hingga akhir triwulan I 2017, realisasi APBD Sulteng mencapai  Rp356,15 miliar atau 9,93 persen dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp3,5876 triliun. Realisasi tersebut mengalami penurunan jika periode yang sama tahun sebelumnya 11,06 persen.

Salah satu faktor penyebab menurunnya realisasi belanja pemerintah adalah perubahan nomenklatur dan adanya peleburan atau perampingan kelembagaan dalam instansi daerah, sehingga membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan administrasi dan susunan anggaran di awal tahun.

“Sementara itu, realisasi APBD kabupaten dan kota kami perkirakan mencapai 8,21 persen,” tambah Miyono.  Sedangkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan di Sulteng mencapai Rp807,55 miliar atau 11,57 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp6,98 triliun.

Dijelaskan pula, stabilitas keuangan daerah di Sulteng tetap terjaga dengan baik yang tercermin  dari rasio Non Performing Loan (NPL)-gross atau kredit bermasalah  perbankan yang rendah, yakni 2,89 persen. Keuangan sektor rumah tangga masih cukup kuat, sebagaimana tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih tinggi–angka indeks di atas 100– sehingg konsumsi masyarakat juga masih kuat. Keuangan sektor korporasi juga masih baik, terindikasi dari NPL kredit perbankan pada  sektor korporasi yang relatif terjaga (3,04 persen). DAR