POSO, MERCUSUAR – Bupati Poso, Darmin A Sigilipu, meminta kepada pihak PT Akora Hydro, dalam memenuhi kebutuhan material proyeknya, berupa pasir dan batu (sirtu), agar menggunakan hasil produksi dari para perusahaan galian C yang benar-benar mengantongi izin resmi. Hal tersebut dimaksudkan, selain agar tercipta iklim bisnis yang sehat, juga untuk memberikan pajak serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tersebut.

Permintaan Darmin A Sigilipu ini terungkap, saat berdialog langsung dengan Komisaris PT Akora Hydro, Irjen Polisi (Purn) Drs Indarto SH, di ruang kerja Bupati Poso, beberapa waktu lalu, yang saat itu juga turut didampingi oleh Direktur PT Otanaha, H Moh Tahir, yang diketahui selama ini merupakan salah seorang pelaku usaha galian C yang telah memilki izin resmi di Poso.

“Permintaan Bupati Poso ini, saya kira bukan hal yang berlebihan, dan harus direspon positif oleh pihak PT Akora Hydro, termasuk semua perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan fisik, apalagi yang sudah berskala menengah ke atas dan membutuhkan pasokan material dalam jumlah besar,” ujar Direktur PT Otanaha, H Moh Tahir, Jumat (9/2/2018).

H Moh Tahir juga menambahkan, dalam dialog tersebut, Bupati Poso juga meminta kepada pihaknya, agar bersedia memberikan dukungan kepada PT Akora Hydro, dalam hal pemenuhan semua material (sirtu red.) yang dibutuhkan.

”Saya juga sangat berharap kepada para pemilik perusahaan di Poso, agar mendukung keinginan Bupati Poso dengan menggunakan material sirtu hasil produksi dari perusahaan galian C resmi,” imbuhnya.

Sejalan dengan hal tersebut, anggota legislatif (anleg) Poso, Muhaimin Yunus Hadi, juga memberikan tanggapan positif serta sangat mendukung harapan Bupati Poso tersebut. Bahkan, dirinya dengan tegas memperingatkan kepada pihak penangung jawab pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sulewana, agar tidak lagi menggunakan material ilegal, alias dari perusahaan galian C tak berizin.

”Mereka harus menghargai upaya pihak perusahaan-perusahan galian C ini dalam mengurus izinnya, yang tujuannya juga sangat jelas, agar ada pemasukan bagi negara melalui pajak termasuk PAD bagi Kabupaten Poso. Tapi kalau materialnya diorder melalui perusahaan ilegal, pemasukannya pun jadi tidak jelas,” pungkas Mimin, sapaannya. ULY

Harian Mercusuar

View all posts