POSO, MERCUSUAR – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Provinsi Sulteng, menggelar sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) di Poso. Sosialisasi diikuti sedikitnya seratus orang peserta warga Poso yang di gelar di kantor Bapeda Poso Jumat (09/12/2016).

Sosialisasi dengan mengambil tema “Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong” dihadiri langsung Kepala BPJS Kesehatan Palu dr. Gerry Adhikusuma, Kepala Layanan Operasional BPJS Poso Nelvan Kristian Timbe dan Kepala Unit Hukum Komunikasi Publik dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Palu Soyo Pangabean.

Kepala BPJS Kesehatan Palu dr. Gerry Adhikusuma dalam materinya menyampaikan, jika kartu BPJS dapat dipergunakan apabila yang bersangkutan mengalami sakit. Namun apabila sakit hanya di sengaja, seperti kasus kecelakaan lalulintas, hal itu bukan tanggung jawab dari pihak BPJS, melainkan tanggung jawab dari kantor asuransi jiwa.

Gerry juga mengakui, jika selama ini penyelenggaraan BPJS kesehatan di daerah masih kurang maksimal. Hal itu dikarenakan kas keuangan pemerintah daerah belum dapat memenuhi atau memfasilitasi kebutuhan kesehatan ke tingkat nasional.

“Dukungan daerah dalam penyediaan anggaran kesehatan dalam program BPJS memang belumlah maksimal sesuai harapan masyarakat. Lagi lagi terkendala dengan alokasi anggaran yang ada,” sebutnya.

Selain itu dirinya juga menyampaikan, seluruh warga Indonesia memiliki hak untuk jaminan kesehatan. Karena BPJS kesehatan didanai oleh APBN dan APBD.

Dalam sosialisasi ini, rencananya akan dihadiri anggota komisi 9 DPR RI Verna Gladies Merry Inkiriwang. Namun anggota komisi 9 dari partai Demokrat itu batal hadir, karena menjenguk salah satu keluarga yang sakit.

“Ibu Verna Inkiriwang tidak dapat hadir, di karenakan ada keluarga yang lagi sakit. Beliau minta maaf yang sebesar-besarnya tidak dapat menghadiri acara ini,” ungkap Deri Hafizh salah satu staf Verna Inkiriwang dari Jakarta.

Dalam sosialisasi ini, warga yang hadir melakukan sesi tanya jawab dengan pihak pemateri. Salah satu tamu undangan Hasan Lumi menanyakan terkait anggaran di daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.

Tak hanya itu, warga juga menyampaikan keluhan terkait kondisi di kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Poso. Karena terkadang saat warga membutuhkan darah, stok darah tidak tesedia di kantor PMI. ULY

Rusli Suwandi

View all posts