KAMONJI, MERCUSUAR – Perusahaan di Kota Palu diminta mulai membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawannya dan tidak menunda-nunda. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Palu Hendry Sakding mengatakan sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja, para pengusaha wajib memberikan THR bagi karyawannya dua minggu sebelum lebaran atau H-14 lebaran.

“Adapun besaran dan tata cara pemberiannya sebagai berikut,  yakni bagi pekerja yang sudah bekerja setahun maka berhak menerima THR sebesar upah sebulan. Bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari setahun diberikan secara proporsional,” jelas Henry, Senin (20/6/2016).

Henry menjelaskan, upah satu bulan tersebut adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap setiap bulannya atau sejumlah nominal gaji utuh tiap bulannya.

Sementara bagi pekerja harian lepas, yakni bagi yang sudah memiliki masa kerja setahun, maka nominal THR adalah berdasar satu bulan rata-rata gaji yang diterima selama setahun ini.

Hendri Sakding
Hendri Sakding

“Sedangkan pekerja harian lepas yang masa kerjanya kurang dari setahun, maka nominal THR berdasarkan rata-rata upah tiap bulannya. Mohon pada pekerja, jika belum menerima THR sampai minggu ketiga atau H-7, tolong komunikasikan ke kami,” tegas Hendry.

Selain akan membentuk posko pengaduan dan pengawasan mengenai THR, pihaknya dalam waktu dekat juga akan melakukan pemantauan ke sejumlah perusahaan di Kota Palu mengenai pelaksanaan pemberian THR.

“Kalau dulu pemberian THR bagi pekerja yang bekerja tiga bulan ke atas, sekarang berdasarkan Permenaker tertanggal 8 Maret 2016 itu, pekerja dengan masa kerja satu bulan sudah bisa berhak menerima THR,” tandasnya.

Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 juga memuat adanya sanksi jika pemberian THR melewati batas waktu yang ditentukan. Pasal 10 ayat (1) aturan tersebut menyatakan jika pemberian THR melebihi H-7,  lebaran maka pengusaha disanksi administrasi dan denda.

“Besarnya denda mencapai 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan ke karyawan. Aturan sebelumnya, sanksi ini tidak diatur. Pengenaan denda ini tidak menghilangkan kewajiban perusahaan membayarkan THR ke pekerjanya. Dan denda dikelola untuk kesejahteraan pekerja, diatur sesuai perjanjian kerja bersama antara pekerja,” terangnya.ABS