LAMBARA, MERCUSUAR- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Banperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Senin (24/10/2016) menggelar konsultasi publik penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah (raperda) Kota Palu, tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan. Konsultasi publik naskah akademik raperda yang merupakan hak inisiatif DPRD Kota Palu ini, dilakukan di aula Kantor Kecamatan Tawaeli.

Ketua Banperda DPRD Kota Palu, Tamsil Ismail, dalam sambutannya mengatakan, penyusunan raperda ini dilakukan setelah menanggapi keluhan-keluhan masyarakat, terutama di wilayah kelurahan yang banyak didiami oleh perusahaan, mulai dari skala kecil, menengah, hingga besar. Rata-rata masyarakat mengeluhkan dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan serta kurangnya tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Kecamatan Tawaeli dan Kecamatan Palu Utara menjadi salah satu kecamatan yang masyarakatnya diberikan kesempatan membedah naskah akademik tersebut, karena di dua kecamatan tersebut terdapat banyak perusahaan, mulai dari skala kecil hingga besar.

“Dengan adanya raperda ini, kita akan menilai sejauh mana perhatian perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang lebih dikenal dengan corporate social responsibility (CSR) tersebut. Mari sama-sama kita memberikan masukan kepada tim pendamping agar penyusunan naskah raperda ini segera rampung,” jelas politisi PAN ini.

Lanjut Tamsil, pihaknya mengusahakan di caturwulan terakhir tahun 2016 ini, raperda tersebut sudah selesai dibahas dan dapat diasistensi oleh gubernur. Terkait penerapan raperda serupa, Tamsil mencontohkan beberapa kota seperti Samarinda, Makassar dan Yogyakarta.

Anggota Banperda DPRD Kota Palu, Anwar Lanasi dan H. Kadir P Samauna menambahkan, kehadiran masyarakat dalam konsultasi publik penyusunan naskah raperda ini, sangat membantu dalam memberikan masukan demi kesempurnaan naskah perda ini.

Naskah akademik ini mendapat banyak tanggapan dari masyarakat. Sebagian menginginkan agar dana CSR ini dikelola secara mandiri oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di masing-masing kelurahan. Sebagian lagi berharap jika nantinya disahkan, raperda ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, dan lebih disosialisasikan kepada masyarakat dan perusahaan, terutama perusahaaan-perusahaan skala kecil dan besar. JEF

Harian Mercusuar

View all posts