PARMOUT,MERCUSUAR-Kelebihan tanah seluas 600 meter persegi yang merupakan tanah negara di lokasi Sail Tomini dimasukkan dalam proses sertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Parigi Moutong (Parmout). Seharusnya hanya 21 hektar sebagaimana data lahan milik pemda yang sudah dibebaskan untuk lokasi tersebut.

Hal itu berdasarkan data yang ada di Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Parmout yang memiliki hak alas atau SP. Total 21 Ha tersebut terbagi dalam dua SP, yang selanjutnya dijadikan dasar untuk untuk membuat sertifikat. Anehnya, BPN Parmout tiba- tiba memasukan kurang lebih 600 meter persegi yang merupakan tanah negara ke dalam sertifikat.

“ini kan aneh hanya memiliki hak alas atau SP hanya 21 ha kenapa tiba tiba ada kelebihan 600 m2 dalam sertifikat,dan itu menjadi temuan BPK ,” tanya Ketua Komisi I DPRD Parmout, Husen Mardjengi kepada Kasubag Pertanahan pada Bagian PUM Setda Parmout, Rivani Makaramah saat hearing beberapa hari lalu.   

Padahal kata Husen, pada pembebasan lahan tersebut salah satu yang masuk dalam tim bahkan menjadi ketua tim adalah pihak BPN. Kata dia, sebelum pihak BPN melakukan sertifikasi, seharusnya ada dokumen penyerahan dari negara kalau tanah tersebut diberikan untuk kepentingan umum untuk membuktikan lokasi tersebut adalah tanah milik Negara.

Dadi tidak serta merta dilakukan sertifikasi. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, sesuai dengan pertanggung jawaban atau dokumen yang ada, bertentangan dengan bukti kongkrit di lapangan.

Selain itu, Husen juga mempertanyakan terkait adanya lahan pekuburan yang saat ini banyak diperbincangkanpublik. Ada beberapa kelebihan luas lahan serta mencuat adanya dugaan fiktif pembebasan lahan pekuburan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Kasubag Pertanahan, Rivani Makaramah dalam penjelasanya membantah tudingan adanya dugaan fiktif pada pembebasan lahan kuburan umum   di Desa Gangga. Itu juga dibuktikan dengan dokumen yang tertera di DPA yang menjelaskan peruntukanya untuk pekuburan umum.

“Sementara pertanggung jawaban sama kades lokasi yang siap itu lapangan terserah mau dijadikan apa lokasinya, sehingga dikira itu fiktif,” tandasnya.

Padahal kata Rivani, proses pembayaran lahan itu diterima langsung oleh pemilik lahan disaksikan langsung oleh Kades bersangkutan, dan itu ada  dokumennya dipegang oleh pihak PUM.

Sama halnya dengan tudingan kelebihan lahan di pekuburan Taopa . Menurutnya, kelebihan lahan itu karena ada kesepakatan dengan pemilik lahan.

“Kalau memang ada yang fiktif, bila perlu saya sendiri yang menyerahkan diri ke kantor polisi,” akunya di hadapan Ketua Komisi I DPRD Parmout.

“Saya siap untuk dilakukan pengukuran atau peninjauan oleh DPRD  di lapangan,untuk melihat kondisi, biar semuanya jelas,” tandasnya.

Rivani juga mengaku sudah menjelaskan kepada BPK RI terkait adanya kelebihan lahan seluas 42 meter pada pekuburan umum, sementara dalam kuitansi tertera luas lahan 1150 meter persegi. TIA