TOLITOLI, MERCUSUAR – Capaian pendapatan daerah Kabupaten Tolitoli tahun lalu sebesar Rp73,07 Miliar dari target Rp74,52 Miliar. Namun belakangan, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp34 Miliar tak bisa dibayarkan sehingga akhirnya dilakukan utak-atik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.

Utak-atik anggaran yang disebut sebagai rasionalisasi APBD puluhan miliar tersebut, dilakukan pemerintah setempat untuk membayar Dana Alokasi Umum (DAU) yang tertunggak 2016 silam.

“Rasionalisasi APBD tahun ini dilakukan untuk menutupi hutang DAU Rp34 Miliar tahun lalu. Ini  dilakukan tidak merubah Perda, karena hanya penjabaran APBD saja,” ungkap Kepala Badan Keuangan Daerah Tolitoli, Asrul Bantilan.

Asrul menjelaskan, pemangkasan anggaran yang sudah tercatat dalam buku APBD 2017 untuk membayar tunggakan DAU miliaran tersebut, telah disepakati pihak DPRD secara kelembagaan. Rasionalisasi anggaran juga sebelumnya mendapat petunjuk kementerian saat pemerintah dan para anggota legislatif melakukan koordinasi menyangkut tunggakan DAU 2016.

“Selain mendapat petunjuk kementerian, rasionalisasi terhadap APBD juga mengacu pada Permendagri Nomor 31 Tahun 2016, jadi tidak ada masalah,” kata Asrul.

Sementara secara umum pendapatan daerah Tolitoli tahun lalu ditarget sebesar Rp1 Triliun lebih yang terdiri dari tiga komponen yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekira Rp74,52 Miliar dan tercapai Rp73,07 Miliar. Pendapatan transfer Rp900,52 Miliar tercapai Rp781,67 Miliar dan pendapatan lain-lain yang sah Rp65,55 Miliar dicapai melebihi target sebesar Rp70,31 Miliar.

Terkait langkah Pemda Tolitoli yang mengutak-atik APBD alias melakukan penghilangan sebagian kegiatan fisik dan non fisik dalam APBD 2017, dinilai melanggar aturan oleh anggota DPRD Provinsi Sulteng, Lukky Semen. Menueurnya, rasionalisasi anggaran di pertengahan jalan tanpa melalui pembahasan bersama DPRD perlu ditinjau kembali.

“Rasionalisasi boleh dilakukan setelah Perda APBD sudah berjalan enam bulan. Tetapi itu melalui pembahasan APBD Perubahan,”  tegas Lukky di Tolitoli beberapa waktu lalu.

Dikatakan, tunggakan DAU sebesar Rp34 Miliar di Tolitoli pada 2016 merupakan hal yang tidak logis, sebab dalam penganggarannya dapat dipastikan telah disesuaikan dengan pendapatan rill dalam PAD yang ditarget.

“Kalau DAU yang tidak bisa dibayar itu karena lebih besar belanja dari pada pendapatan, itu tidak benar. Untuk memenuhi pembayaran DAU, semestinya target dan belanja tidak boleh diperhadapkan, karena pendapatan daerah seringkali tidak mencapai target,” tandasnya.  LAN

Harian Mercusuar

View all posts