SIGI, MERCUSUAR – Pagu anggaran desa Kabupaten Sigi tahun 2018 Rp195,6 miliar tepatnya Rp195.676.549.195, terdiri dari Anggaran Dana Desa (ADD) Rp67.099.125.100 dan Dana Desa (DD) APBN Rp127.246.327.000, serta Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD) Kabupaten Sigi.

Anggaran itu akan diserahkan pada 176 desa. Perhitungan besaran per desa melalui proses perhitungan dengan prinsip adil, merata dan proporsional, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pagu anggaran rata-rata per desa sekira Rp900 juta sampai Rp1 miliar.

Sekretaris Kabupaten Sigi Muh Basir Lainga, Jumat (9/2/2018), mengatakan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan tipologi desa. Selain itu, juga dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan geografis, sosiologis, antopologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau pembangunan dan kemajuan desa.

Menurutnya, pembangunan daerah tertinggal Nomor: 19 Tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2018, agar desa memprioritaskan pembangunan/perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin 15 sampai 20 rumah per desa, kendaraan pengangkut sampah yang diprioritaskan pada desa di wilayah  Kecamatan Sigi Biromaru, Dolo, Marawola, Dolo Barat dan Kecamatan Palolo.

Kemudian, pengadaan dan pengembangan sarana pembuangan sampah, pengembangan kapasitas pengelolaan sampah berskala rumah tangga, pembanguna infrastruktur desa seperti jalan antar desa, jembatan yang menghubungkan antar dusun, drainase dan sebagainya yang merupakan kewenangan desa, serta mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

ADD untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. Selain itu, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa, meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat desa. “Setelah menerima pagu anggaran, Kepala Desa agar membuat perencanaan penggunaan dana yaitu tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa yang tentunya dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, terutama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui musyawarah desa dalam penyusunan RKP desa dan RAP desa Pemerintah Desa supaya dapat bekerjasama dengan pendamping desa maupun pendamping lokal desa,” jelasnya.

Tambahnya, apabila masih ada desa yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tahun 2017, agar menjadi perhatian semua pihak baik dari desa, kecamatan bahkan tim fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan desa yang ada ditingkat kabupaten. Sebab laporan pertanggungjawaban merupakan kewajiban yang harus disampaikan pemerintah desa pada Bupati setiap tahunnya.AJI

Harian Mercusuar

View all posts