PALU, MERCUSUAR – Beredarnya pidato kontroversial Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Viktor Laiskodat, diberbagai macam media sosial dinilai akan berdampak panjang terhadap struktur sosial, tatanan hukum dan keamanan, stabilitas demokrasi serta ketidaknyamanan publik terhadap keberadaan politisi yang provokatif dengan melegitimasikan diri sebagai wakil rakyat. Demikian dikemukakan, Dewan Pembina Gerakan aktifis Palu untuk Rakyat (Gapura), Andrie Wawan melalui aplikasi WatsApp, Senin (7/8/2017).

Menurutnya, dewasa ini beberapa peristiwa politik tanah air tidaklah memberikan kontribusi produktif terhadap pendidikan demokrasi kepada publik termasuk pernyataan Viktor Laiskodat saat berpidato di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan mengatakan tudingannya kepada empat Partai, Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN adalah pendukung  pendirian Negara khilafah. Pernyataan itulah, tutur Andrie, kemudian dianggap tidak bersalah oleh politisi DPR RI Partai Nasdem asal Sulteng Ahmad M. Ali diberbagai media. Ia mengatakan, Ahmad Ali harusnya menyadari bahwa keberadaannya di senayan mewakili suara, pikirkan serta tindakan dari masyarakat kawasan timur Indonesia khsususnya masyarakat Sulteng.

“Sangat disayangkan jikalau beliau menyatakan bahwa pernyataan dari Viktor Laiskodat tidak memiliki unsur provokatif dan tidak perlu dipolemikkan,” katanya

Menurut Andrie, pernyataan Viktor yang dengan sengaja menyebar kebencian kepada beberapa partai politik dan juga agama Islam tentu harus diseriusi sampai pada tahapan pemberian sanksi hukum oleh kolektif kolegial DPR RI melalui Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) karena telah melukai hati rakyat. Ia menegaskan, MKD harus tegas, tak hanya memberikan sanksi kepada Viktor, juga harus mempertimbangkan anggota DPR-RI lainnya yang mendukung pernyataan provokatif tersebut.

Pembina Gapura yang juga direktur Lembaga Investigasi dan Advokasi Rakyat (Lentora) ini menuturkan, jika isu SARA yang digemakan oleh Viktor dan antek-anteknya tidak disikapi secara hukum dan sosial, dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk terhadap akumulasi kekecewaan publik melakukan sikap boikot terhadap partai yang dengan sengaja dan terbuka mendukung agen-agen provokatif.

“Kita tunggu niatan baik dari Viktor Laiskodat untuk menyatakan permintaan maafnya kepada publik dan juga kita tunggu klarifikasi dari Ahmad Ali terkait dukungannya terhadap Viktor Laiskodat, apa motif dari dukungan tersebut,” ujar Andrie.

Ia mengimbau kepada masyarakat di Sulteng kiranya mengikuti serta menilai kejadian yang telah melukai hati kita semua pihak

Sementara Ketua DPW Nasdem Sulteng, Ahmad Ali yang dihubungi via pesan singkat (sms) menjelaskan bahwa yang ia maksud dengan fakta politik. Konteksnya adalah pertama, tentang ancaman terhadap Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI yang datang dari kelompok ekstrem ultra kanan yang anti demokrasi dan hendak membangun negara baru menggantikan Pancasila sebagai dasar negara.

Menurutnya, ancaman itu benar-benar nyata, dan dapat menganggu situasi kerukunan umat beragama, karena tujuan politik mereka setelah gagal di Irak dan Suriah, kini hendak mendirikan negara tanpa demokrasi di tanah air. Kedua, sikap keempat partai tersebut menolak penerbitan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembubaran Ormas Intoleran dan Anti Pancasila.

Ketiga, sikap keempat Fraksi partai tersebut di DPR RI menolak pembubaran organisasi Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai organisasi yang secara terbuka menyatakan anti demokrasi atau system nomokrasi dan hendak mendirikan negara Khilafah.

“Kenapa Victor menggunakan kata Khilafah? Hal itu didasari tafsir dia dalam logika hukum berdasarkan Perppu No 2 Tahun 2017, dijelaskan secara praktis yang dapat dimengerti secara mudah oleh audiens,” tutur Ahmad Ali.

Ia menuding, fakta hari ini terang dan jelas, dan jangan dibolak balik. Keempat partai tersebut secara resmi melalui Fraksi DPR RI, menolak pembubaran HTI lewat Perppu Nomor 2 tahun 2017 sebagai organisasi terlarang.

“Demikian klarifikasi saya mengenai fakta politik. Saya berharap dapat dicermati dan dipahami sebagai bagian dari proses demokrasi. Sory (maaf) saya lagi reses,” tandasnya. BOB

Harian Mercusuar

View all posts