LOLU UTARA, MERCUSUAR – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu, mendesak perusahaan media maupun non media, untuk membayar Tunjangan Haria Raya (THR) karyawan-nya.AJI Palu memandang perusahaan yang tidak membayar THR kepada karyawannya adalah pelanggaran yang serius. Ini sejalan dengan Perturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) RI Nomor 06 tahun 2016 tentang, tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Ketua AJI Palu, Muhamad Iqbal mengatakan, Pasal 2 Permenaker RI No 06/2016 menyebutkan bahawa, pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.

Selanjutnya kata dia, THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha, berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu sesuai besaran atau nominal tunjangan hari raya yang harus diterima karyawan dari perusahaan. Jika masa kerjanya lebih atau di atas 12 bulan lanjut Iqbal, maka THR yang diterima setara satu kali gaji, namun jika kurang dari 12 bulan masa kerjanya THR diberikan secara proporsional.

“Sejalan dengan instruksi Pemerintah RI melalui Menaker Hanif Dakhiri, pada Jumat 3 Juni 2017, AJI Palu mendesak agar seluruh perusahaan media dan non media memberikan THR paling lambat tujuh hari atau H-7, sebelum Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah,” kata Iqbal dalam siaran persnya, Selasa (6/6/2017).

Menurut dia, AJI Palu memandang THR sebagai bagian dari hak normatif karyawan harus dipenuhi oleh perusahaan. Selama ini, kelompok pekerja yang kerap menjadi korban pelanggaran hak THR adalah pekerja kontrak, outsourcing , pekerja yang masih dalam sengketa dan pekerja harian lepas. Oleh karena itu AJI meminta, para karyawan yang tidak mendapatkan pembayaran THR melaporkannya ke Sekretariat AJI Palu, Jalan Rajawali 28 Palu dengan mencantumkan identitas yang jelas.

“AJI akan melansir ke publik perusahaan-perusahaan “nakal” tersebut sebagai bagian dari sanksi moral perusahaan yang tidak memenuhi Permenaker RI Nomor 06/2016,” ujarnya.TIN

Kartini Nainggolan

View all posts