DALAM dua pekan terakhir, publik Sulteng dikejutkan dengan aksi marah-marah dua wakil bupati (Wabup), yakni Wabup Tolitoli Abdul Rahman Hi Buding dan Wabup Morowali Utara, Asrar Abdul Samad. Keduanya sama-sama meluapkan kemarahannya saat pelantikan sejumlah pejabat di jajaran pemerintah daerah masing-masing.  Aksi wabup tersebut mengindikasikan adanya kekecewaan mereka terhadap kepala daerah yang mungkin jarang dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana bidang tugasnya.  “Ada kesan seperti itu bahwa wabup hanya ban serep, padahal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tercantum secara tegas tentang tugas wabup, di antaranya membantu bupati dalam proses penyelenggaran pemerintahan,” kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Tadulako, Dr Slamet Riyadi Cante, M.Si saat dihubungi Mercusuar, Minggu (11/2/2018).

Menurutnya, bupati seharusnya menyadari bahwa mereka berdua terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala  daerah lantaran satu paket kepemimpinan, sehingga harus saling mendukung.  “Sebaiknya mereka saling memberi kewenangan karena mereka satu paket dalam proses Pilkada (pemilihan kepala daerah),” tambahnya.

Mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini mencermati,  kecenderungan terjadinya disharmoni antara bupati dan wabup  lantaran kurangnya komunikasi dan koordinasi terkait pengambilan keputusan. “Bupati terkesan tidak terlalu menghargai peran wabup,” katanya.

Disharmonisasi antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah sudah merupakan fenomena umum.  Biasanya hanya setahun perjalanan pemerintahan, keduanya terlihat mesra, setelah itu terjadi disharmonisasi. Namun tidak semua demikian, salah satu duet kepala daerah dan wakil kepala daerah yang cukup mesra adalah Gubernur-Wagub Sulteng, yakni Longki Djanggola dan armarhum Sudarto.

Ia pun berharap gubernur dapat memediasi pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah  tersebut sehingga roda pemerintahan di Morowali Utara dan Tolitoli dapat kembali berjalan.

“Saya pikir bapak gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dapat memediasi, seperti perseteruan yang  pernah terjadi antara  bupati dan wabup Donggala yang dimediasi oleh gubernur,” katanya.   Menurutnya, peristiwa ini patut menjadi pembelajaran bagi para kepala daerah dan bakal calon kepala daerah yang ingin bertarung pada Pilkada tahun ini.DAR

 

Harian Mercusuar

View all posts