POSO, MERCUSUAR – Setelah berakhirnya masa pendaftaran penerimaan calon tenaga ahli bidang teknologi informatika pada 9 Januari 2018 lalu, sejauh ini tercatat sudah 36 orang yang mendaftarkan diri ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Poso. Mereka selanjutnya akan mengikuti ujian tulis dan praktek yang kemudian akan diseleksi menjadi 10 orang.

Kepala BKPSDM Poso, Yan Guluda, melalui Sekretaris BKPSDM, Rulya Alamrie SH, MSi mengatakan, 36 orang yang sudah mendaftar sebagai calon tenaga ahli tersebut, rata-rata memiliki disiplin ilmu Sarjana Komunikasi (S.Kom). “Bahkan ada satu orang yang berpendidikan Strata II (S2). Tapi umumnya mereka memiliki disiplin ilmu teknologi informatika,” ujar Rulya, Senin (12/2/2018).

Ujian tulis dan praktek dijadwalkan akan digelar pada Rabu (14/2/2018), di gedung Balai Diklat ASN Poso Maliwuko, Kecamatan Lage. Untuk menguji para calon tenaga ahli ini, Pemkab Poso melalui BKPSDM telah menggandeng STIMIK Adiguna Palu dan Bapelitbangda Sulteng.

“Jadi ujiannya akan langsung ditangani oleh tim penguji dari STIMIK Palu yang berjumlah empat orang dan satu orang dari Bapelitbangda Sulteng. Sehingga jumlah tim penguji ada lima orang,” kata Rulya.

Ia juga menjelaskan, Pemkab Poso nantinya hanya akan menerima 10 orang tenaga ahli yang menguasai tehknologi informatikan dan sistem informasi, yang selanjutnya akan disebar di 5 (lima) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari 10 orng tersebut, 7 (tujuh) orang di antaranya menguasai programmer dan 3 (tiga) orang lainnya di bidang network engineer.

Kelima OPD tersebut yakni, Bapelitbangda Poso, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kominfo, Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setdakab Poso dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Kesepuluh tenaga ahli tersebut, nantinya akan dikontrak oleh Pemkab Poso selama 1 (satu) tahun dan bisa diperpanjang jika diperlukan.

Terkait insentif honor yang bakal diterima, Pemkab Poso telah menglokasikan anggaran sekitar Rp450 juta dari APBD 2018. “Karena masing-masing tenaga ahli kontrak ini akan menerima honor rata-rata berkisar antara Rp4,5 hingga Rp5 juta setiap bulannya.

Sebelumnya, Kepala BKPSDM Poso, Yan Guluda menyatakan, kebutuhan akan tenaga ahli bidang tehnologi informatika dan sistem informasi tersebut, merupakan bagian dari rekomendasi BPK RI dan program Kementerian Keuangan, yang disampaikan dalam pertemuan di Sumatera Utara belum lama ini.

“BPK bersama Menteri Keuangan merekomendasikan agar pemda di seluruh Indonesia mempekerjakan tenaga IT komputer untuk mendukung tugas-tugas yang ada. Jadi ini berlaku di semua daerah di Indonesia,” ujar Yan Guluda. ULY

Harian Mercusuar

View all posts