AMPANA, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una (Touna) melalui Bagian Hukum Setdakab, pada tahun 2017 lalu, berhasil menangani sejumlah persoalan sengketa lahan masyarakat di sejumlah wilayah.

Kepala Sub Bagian Hukum dan HAM, M Ali Dg Nusu, belum lama ini mengatakan, ada sekitar 5 kasus sengketa lahan yang berhasil pemkab selesaikan dengan baik dan lancar. Sengketa tanah ini kata Ali sapaan akrabnya, terjadi di sejumlah wilayah, baik di kepulauan maupun di daratan.

“Ada lima sengketa lahan yang masuk ke kita di tahun 2017, semuanya bisa kita selesaikan,” urainya.

Lanjut Ali, kasus sengketa lahan itu, di antaranya gugatan warga terhadap Kantor Lurah Dondo, yang sempat dihearing di DPRD. Kemudian Puskesmas Tobiano, yang diselesaikan dengan baik, lewat cara mediasi, dengan kesepakatan ganti rugi. Kemudian di Desa Kabulatan, dilakukan mediasi antar masyarakat dan pihak BRI, kemudian persoalan sengketa antara orang tua dan anak di Desa Wakay, pemerintah hanya sebatas melakukan mediasi, kemudian persoalan Lapangan Dondo juga sudah dimediasi namun belum menemui titik terang, sebab kedua belah pihak masih saling bertahan.

Kata Ali, untuk tahun 2018, laporan yang masuk non ligitasi, ada lima laporan yang diterima yakni SDN 2 Desa Tete B, SDN 26 Ampana Kelurahan Dondo, rumah dinas guru SDN 22 Pandelengi, persoalan tanah antara masyarakat dan Puskesmas Desa Pasokan di wilayah kepulauan.

“Kita dari pemerintah akan berupaya untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah, dengan cara mediasi. Kalau memang ada hak masyarakat kita, yang juga harus selesaikan,” ujarnya. DEL

 

Harian Mercusuar

View all posts